Ketua PCNU Tulungagung KH  Abdul hakim Mustofa (Joko Pramono for Jatim TIMES)
Ketua PCNU Tulungagung KH Abdul hakim Mustofa (Joko Pramono for Jatim TIMES)

Ketua PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama) Tulungagung KH Abdul Hakim Mustofa meminta warga NU Tulungagung untuk mematuhi fatwa haram tentang usaha investasi Auto Gajian.

Fatwa ini dikeluarkan melalui pembahasan dalam Bathsul Masail LBM PCNU Tulungagung pada 4 Juli 2020 lalu, lantaran banyaknya aduan dari masyarakat tentang Auto Gajian. “Karena bagaimana pun apa yang kita lakukan sehari-hari harus berpijak pada hukum,” ujar KH Abdul Hakim Mustofa.

Baca Juga : Di Kecamatan Gondang, Pemasok BPNT Reguler Juga Terancam Diserobot Supplier Hantu

Dirinya juga menegaskan warga NU yang terlanjur ikut bergabung dalam Auto Gajian untuk segera bertobat. “Kami berharap warga nahdliyin yang sudah terlanjur ikut Auto Gajian untuk keluar dari Auto Gajian,” tandasnya.

PCNU hanya bisa mengimbau kepada warga NU agar menghindari perbuatan yang sudah dilarang menurut hukum agama maupun hukum negara. “Saya yakin warga NU yang tahu keputusan LBM pasti mundur dari Auto Gajian,” katanya.

Disinggung tentang tabayun yang dilakukan dengan Auto Gajian, PCNU sudah melakukan itu dengan mengundang Auto Gajian ke LBM PCNU Tulungagung. Sayang, dalam undangan itu, tokoh-tokoh Auto Gajian tidak hadir dan mewakilkannya. “Kalau datang langsung, kan bisa lebih pas,” ucapnhanya.

Lantaran aktiviitasnya dianggap haram, maka penghasilan yang diperoleh di Auto Gajian juga dianggap haram secara hukum agama. Jika sebagian sudah digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, maka pihaknya menganjurkan agar mereka untuk bertobat. “Kalau sudah terlanjur dimakan, ya minta tobat kepada Allah,” ujar KH Abdul Hakim Mustofa.

Sementara itu, Rais Suriyah PCNU Tulungagung KH Muhson Hamdani mengungkapkan,  banyak ulama ternama hadir dalam pembahasan fatwa haram Auto Gajian, termasuk KH Azizi Chasbulloh yang mewakili LBM Pengurus Besar NU (PBNU) atau tingkat pusat dan KH Zahri Wardi yang mewakili LBM PWNU (Pengurus Wilayah NU) Jatim atau tingkat provinsi.

Sehingga sangat dimungkinkan fatwa Auto Gajian berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. “Bisa jadi (berlaku) nasional karena hukum fikih tidak terbatas geografis (wilayah),” ujar KH Muhson Hamdani.

Baca Juga : Auto Gajian Difatwa Haram, Rais Suriyah PCNU Tulungagung: Bisa Jadi Berlaku Nasional

Satgas Waspada Investasi (SWI) pada bulan April 2020 lalu menghentikan belasan usaha investasi ilegal. Salah satunya adalah Auto Gajian yang berpusat di Tulungagung.

Polres Tulungagung juga telah menerima surat dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) terkait hal itu. Kapolres Tulungagung pun mengimbau agar masyarakat waspada dengan usaha investasi ilegal ini.