Kelompok Milenial Banyuwangi tak mau tinggal diam menyambut pesta pemilihan kepala daeah di Bumi Blambangan ini. Kelompok yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Banyuwangi (GARAB) ini menyuarakan Gerakan Tolak Politik Dinasti.
Menurut Bondan Madani, Koordinator GARAB Banyuwangi, politik dinasti harus dihindari. “Semua peserta sepakat bahwa politik dinasti disinyalir sebagai bentuk penyubur kebodohan intelektual dan menguatnya praktik politik uang di Banyuwangi,” kata dia dalam acara Kopdar Internal Relawan Konsolidasi dan Maping zona rawan politik uang di kawasan Cungking Banyuwagi Minggu (12/07).
Baca Juga : 328 PPD dan 60 Panwascam Se-Kabupaten Tuban Rapid Test sebelum Tugas
Menurutnya, politik dinasti selalu berkaitan erat dengan praktik politik uang sehingga mereka yang memiliki sumber dana kuat atau uang yang banyak ada kecenderungan dialah yang menjadi pemenang. "Pemilik sumber dana juga akan berupaya menghalalkan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan kelompok dan golongannya,” tegas Bondan.
Aktivis muda asal Penataban itu menambahkan menjelang pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak termasuk Banyuwangi 9 Desember 2020 mendatang, dinamika politik dan pergerakan para kandidat serta tim pemenangan di Banyuwangi perlu dicermati dan disikapi secara cerdas oleh semua elemen masyarakat.
Selanjutnya dia menambahkan seperti yang ramai dalam pemberitaan di media massa, situasi dan kondisi politik di Kota Ujung Timur Pulau Jawa ini mulai menghangat sejak Partai Nasdem memberikan rekomendasi kepada Ipuk Fiestandani.
Kemudian ramai pemberitaan terpilihnya Ipuk Fiestandani sebagai Calon Bupati pilihan pembaca salah satu media di Banyuwangi yang sebenarnya tidak ada kaitan dengan Pilbup mendatang. ”Masyarakat mendapat suguhan ucapan selamat dari para pengusaha dan salah satu parpol terpilihnya Ipuk Fiestandani sebagai Calon Bupati yang terpasang secara masif di wilayah Banyuwangi,” imbuh pemuda yang akrab disapa Dono itu.
Apalagi setelah DPP PDI Perjuangan sudah memberikan rekomendasi kepada Ipuk Fiestandani dan H Sugirah sebagai pasangan calon Bupati /wakil Bupati Banyuwangi masa bakti 2021-2026 mendatang. Ipuk merupakan istri Abdullah Azwar Anas, yang dua periode menjabat Bupati Banyuwangi petahana dan H Sugirah merupakan anggota DPRD Banyuwangi.
Lebih lanjut aktivis mahasiswa tersebut menambahkan dalam upaya menghidupkan dan menumbuhkembangkan demokrasi di banyuwangi, dalam pertemuan perdana tersebut para peserta sepakat untuk membentuk koordinator di tingkat kecamatan. ”Secepatnya kami akan melakukan road show ke kampus-kampus, Pondok Pesantren (Ponpes), Ormas Kepemudaan, Karangtaruna dan semua komitas yang ada di Banyuwangi. Kebetulan semua yang tergabung ini berstatus pemuda," ujar Bondan mantan pengurus HMI Banyuwangi.
Baca Juga : Tujuh Fraksi DPRD Sumenep Beri Dukungan Tolak RUU HIP
Sementara itu Puji AS, Koordinator Partisipasi Publik Perempuan PPP GARAB Banyuwangi menambahkan pada dasarnya pihaknya mengambil sikap politik netral dan tidak dalam kapasitas dukung mendukung salahsatu kandidat. ”Kami semua bukan pengurus atau kader partai politik. Sebagai kelompok milenial hanya ingin bagaimana demokrasi di Banyuwangi tumbuh dan berkembang, partisipatif, beretika dan santun," kata dia.
DIa juga menyatakan hendaknya masyarakat tidak terjebak dalam oligarki politik yang mengusung semangat politik dinasti dalam melanggengkan kekuasaan dan menguasai partai politik. "Mari jadikan Banyuwangi sebagai destinasi wisata, bukan dinasti untuk melanggengkan kekuasaan,”ujar perempuan berkerudung itu.
Lebih lanjut dia menuturkan dengan adanya praktik politik dinasti salah satu dampaknya adalah dugaan proses penjaringan bakal calon bupati/wakil bupati tidak akan berjalan dengan fair dan maksimal di internal partai. Pada titik tertentu akan menutup peluang dan kesempatan calon pemimpin yang baik dan berkualitas, termasuk bagi kelompok millenial yang ingin tampil.
