Terus bergulirnya masalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Tulungagung membuat Lembaga Swadaya Masyarakat Cakra geram.
Ketua LSM Cakra Totok Yulianto mengaku pihaknya telah mengirim surat permohonan hearing ke DPRD Tulungagung, namun hingga satu bulan lebih tak juga kunjung dijadwalkan.
Baca Juga : Dinas Pertanian Kabupaten Blitar Uji Terap Tanam Tembakau Madura, Pemupukan Kedua Dimulai
"Kami sudah kirim surat, entah mengapa tidak di layani permintaan hearing kami. Apakah mungkin anggota dewan yang terhormat tidak bisa membaca," sentil Totok, Rabu (08/07/2020) siang.
Totok menjabarkan, tujuan dirinya meminta hearing tak lain adalah memperjuangkan BPNT agar kembali ke Pedoman Umum (Pedum).
"Terutama masalah hak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima haknya sesuai nominal uang. Selama ini KPM selalu menjadi obyek yang dikalahkan," ujarnya.
Bagi Cakra tidak penting siapa supplier barang yang droping ke agen, menurutnya baik supplier lama (reguler) dan supplier perluasan selama ini sama yakni hanya mencari keuntungan saja.
"Suppliernya siapa tidak penting, yang lebih penting KPM harus dapat memilih barang yang dikehendaki bukan harus mendapatkan paketan barang," paparnya.
Pernah suatu ketika menurut Totok, dua orang kepala desa yang mengaku dari Asosiasi Kepala Desa (AKD) mendatangi dirinya agar tidak terlalu kritis menyoroti masalah BPNT.
Baca Juga : Edhy Prabowo Beberkan Soal Kabar Orang Gerindra yang Dapat Izin Ekspor Benih Lobster
"Saya sampaikan pada mereka, saya tidak punya niat lain kecuali memperjuangkan hak KPM," paparnya.
Kembali ke permintaannya untuk hearing, LSM Cakra meminta agar segera dijadwalkan. Jika tidak, pihaknya akan turun dengan jumlah massa mendatangi kantor wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasinya.
"Ini sedang kita bahas, jika memang tidak segera ada panggilan hearing maka kami akan melakukan aksi," pungkasnya.
