Turunnya rekomendasi DPP PDI Perjuangan (PDIP) terhadap Whisnu Sakti Buana sebagai calon wali kota dalam Pilkada Surabaya memantik banyak reaksi.
Penunjukan putra mantan Sekretaris DPP PDI Perjuangan, Ir Sutjipto ini dinilai akan membuat 'perang dingin' kubu Whisnu Sakti (WS) dengan kubu Tri Rismaharini melalui Eri Cahyadi tidak akan terselesaikan dalam waktu singkat.
Baca Juga : Dukungan untuk Henry-Yasin kian Kuat, PKB Gelar Konsolidasi Jelang Pilwali Blitar
Moch Mubarok Muharam, pengamat politik Lembaga Transformasi (Eltram) menjelaskan perang dingin kedua kubu ini sudah terjadi bertahun-tahun.
Menurutnya, Risma sebagai Wali Kota Surabaya terkesan tidak memberi peluang Whisnu Sakti berperan sebagai wakil wali kota. Meskipun, konflik keduanya belum sampai muncul di permukaan.
"Walaupun konflik tidak muncul di permukaan, tapi kan semua pihak tahu kalau ada konflik 'perang dingin'. Kondisi perang dingin tidak bisa dipersatukan dalam waktu sekejap," kata Mubarok, Minggu (5/7/2020).
Banyak yang memperkirakan prestasi Tri Rismaharini harusnya mampu mengawal rekomendasi ke Eri Cahyadi. Apalagi Eri merupakan anak emas wali kota Risma.
Namun ternyata jerih payah dan prestasi Risma sama sekali tidak diperhitungkan DPP PDIP. Ini dibuktikan dengan tidak turunnya rekom anak emas Tri Rismaharini sebagai Cawali Surabaya.
Sedangkan Armuji yang sebelumnya gembar-gembor maju sebagai bakal calon wali kota berpasangan dengan cawali Eri Cahyadi mendadak sudah mengundurkan diri. Sehingga, muncul kabar Eri bakal berpasangan dengan Whisnu di Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya 9 Desember 2020 mendatang.
"Pasangan ini akan lemah, karena pada dasarnya kubu Risma dan Whisnu tidak ketemu," ujar Moch Mubarok Muharam.
Mubarok menilai, seandainya pasangan Whisnu dan Eri Cahyadi ini benar-benar terjadi, maka hal itu hanya untuk membawa kepentingan sesaat. Siapapun yang disodorkan Tri Rismaharini, tidak akan mewarisi kekuatan dirinya dalam mengendalikan Pemerintahan Kota Surabaya. Sebab saat ini Whisnu Sakti yang memegang tongkat (rekomendasi).
"Itu seandainya dipaksakan, hanya untuk kepentingan sesaat agar kedua kubu terakomodir dalam pilwali. Kubunya Whisnu menjadi calon wali kota dan kubunya Risma yaitu Eri Cahyadi terakomodir menjadi calon wakil wali kota," tuturnya.
Aktivis '98 lulusan dari FISIP Universitas Airlangga (Unair) mengatakan, 'kawin paksa' Whisnu dan Eri karena partai berlogo kepala banteng moncong putih itu, tidak ingin kehilangan momen di 9 Desember 2020 nanti.
"Itu sebenarnya keterpaksaan, karena kedua kubu tidak ingin kehilangan. Itu yang pertama," katanya.
Seperti diketahui, kekuatan kubu di kandang banteng terpecah dalam beberapa kekuatan. Faksi-faksi ini, memiliki dukungan yang kuat di internal. Seperti dukungan faksi Bambang DH (mantan wali kota Surabaya), faksi Tri Rismaharini (Wali Kota Surabaya), dan faksi Whisnu Sakti Buana (mantan Ketua DPC PDI Perjuangan yang juga Wakil Wali Kota Surabaya).
"Kedua, faksi-faksi (faksinya Risma dan faksinya Whisnu) selama beberapa tahun itu sulit dapat dipersatukan dalam waktu sekejap. Itu secara teori," tambahnya.
Baca Juga : Pilkada Blitar 2020, Rijanto-Marhaenis Tunggu Rekomendasi Resmi PDIP
Mubarok memperkirakan, kawin paksa antara Whisnu dengan Eri ini akan sangat berat. "Kawin paksa ini berat. Karena untuk membangun image sebelumnya tidak ada luka itu sangat berat. Walaupun tidak pernah bekerja sama, paling tidak, tidak ada luka antar dua kubu berkoalisi itu kan," terangnya.
"Mereka ini dalam keadaan 'konflik' walaupun konflik tidak muncul di permukaan, tapi kan semua pihak tahu kalau ada konflik 'perang dingin'. Kondisi perang dingin tidak bisa dipersatukan dalam waktu sekejap," tambah Mubarok.
Ia memperkirakan, sebenarnya kans Eri maupun Whisnu adalah sama-sama berpeluang menjadi calon wali kota. Tapi karena waktu pilwali yang terus berjalan dan sangat mepet waktu pendaftaran, PDIP tidak bisa mencari irisan lainnya.
"Waktu yang semakin mepet, apalagi kansnya hampir sama Whisnu dan Eri Cahyadi untuk menjadi calon wali kota. Tidak bisa mencari irisan lain ketika dua itu bersatu," katanya.
Pertarungan di Pilwali Surabaya 2020 ini juga berat, karena Wishnu maupun Eri Cahyadi basisnya sama yakni dari kalangan abangan atau PDIP.
"Berat juga, basisnya sama tidak memperluas basis kalau kedua kubu bersatu," ujarnya.
Apabila pasangan Whisnu-Eri ini mengalami kemenangan atau kekalahan di Pilwali Surabaya 2020, maka Eri tidak akan bisa membawa pesan 'ibunya' wali kota Risma.
Juga tidak menutup kemungkinan hubungan antara wali kota dan wakilnya, tidak menguntungkan warga Kota Surabaya.
"Karena mereka kawin paksa. Dan komunikasi antara wali kota dan wakilnya akan terputus. Tidak ada pembagian tugas yang jelas untuk kepentingan masyarakat Surabaya," katanya.
"Eri kan wakilnya dan tidak bisa mengambil policy kebijakan. Semua kebijakan dari Whisnu. Sebenarnya mereka berpasangan ini karena kompromi bukan sehati," imbuh Mubarok.
Belajar pada pengalaman periode pertama Risma maju Pilwali tahun 2010 saat berpasangan dengan mantan wali kota Bambang DH. Risma yang dipromosikan oleh Bambang malah mengambil peran dominan dan berhasil menyingkirkan dia dari posisi wakil wali kota.
Di periode berikutnya giliran Whisnu yang merupakan kader asli PDIP juga diperlakukan sama oleh Risma. Sama sekali tidak diberi peran.
Berkaca di dua periode tersebut maka Risma akan kembali meminjam tangan orang lain untuk "memarkir" kader asli PDIP. Dalam hal ini Eri Cahyadi yang disebut anak emasnya bisa saja memberlakukan hal tersebut dan kembali membuat redup kader PDIP.
