Pemkab Jember secara resmi mengeluarkan pernyataan terkait kedatangan Bupati Jember Faida ke Kantor Kejaksaan Negeri Jember (Kejari) pada Kamis sore kemarin yang menimbulkan beragam opini di tengah masyarakat.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Gatot Triyono mengatakan, perlu memberikan klarifikasi karena framing yang ada justru menyudutkan seolah bupati sedang diperiksa kejaksaan terkait kasus yang terjadi di Jember.
Baca Juga : Mistamah, Tulang Punggung Keluarga ini Terima Bantuan dari Pemkab Jember
"Ada 2 agenda yang menjadi tujuan kedatangan bupati ke kejaksaan. Pertama, meninjau pelaksanaan protokol kesehatan untuk para tahanan yang menjalani sidang secara virtual di Kejari. Bupati melihat kemungkinan bisa memberikan perhatian berupa bantuan kepada para tahanan untuk melengkapi protokol kesehatan," kata Gatot menjelaskan, Jumat (26/6).
Kedua, Pemkab Jember dan Kejari telah bekerja sama untuk pendampingan hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Intinya, Kejari menjadi partner konsultasi terkait progres refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk Covid-19.
Gatot pun dengan tegas menyatakan, informasi yang menyebut bupati diperiksa adalah bohong.
"Sekali lagi tidak ada pemeriksaan," tegasnya.
Statement Gatot diamini Kasi Intelijen Kejari, Agus Budiarto yang mengatakan kedatangan bupati untuk meninjau pelaksanaan sidang secara daring di Kantor Kejari Jemberkab.
Agus mengungkapkan, para tahanan yang kasusnya belum diputus oleh hakim tidak diperbolehkan masuk ke lembaga pemasyarakatan. Sehingga, mereka berada di rutan polsek atau polres. Selanjutnya, untuk sidang semua terdakwa mengikuti dari kantor Kejari.
Baca Juga : Penyandang Cacat Berat di Sukorambi Dapat Bantuan Selama Setahun
"Jadi bupati melihat prosedur sidangnya secara online bagaimana, apakah tahanan sudah memenuhi protokol kesehatan," ujarnya.
Selain itu, di kantor kejaksaan bupati juga berkoordinasi dan berkonsultasi terkait dana refocusing Covid-19. Jadi, lanjut Agus, semuanya wajar-wajar saja jika bupati akan sering berkunjung ke kantor Adhyaksa tersebut karena melakukan koordinasi antar Forkopimda.
