Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Malang Totok Kasianto. (Foto: Ima/MalangTIMES)
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Malang Totok Kasianto. (Foto: Ima/MalangTIMES)

Hari ini (Selasa, 2/6/2020) merupakan hari pertama pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi kota Malang. Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) kota Malang didatangi oleh ratusan wali murid yang punya masalah dengan Kartu Keluarga (KK). Sebab persyaratan KK adalah minimal 1 tahun. Sementara penentuan jalur zonasi adalah jarak tempat tinggal yang tercantum di KK dengan sekolah.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Malang Totok Kasianto menyatakan, sekolah menerima siswa di jalur zonasi tidak boleh melampaui daya tampung. Misalkan daya tampung sekolah adalah 150, begitu sudah terpenuhi maka selesai sudah.

Baca Juga : PPDB Zonasi Dibuka, Dikbud Kota Malang Ramai Dikunjungi Ratusan Wali Murid

"Tidak ada minimal maksimal. Mulai dari start yang terdekat sampai daya tampung penuh, selesai," ucap Totok.

Ia menjelaskan aturan KK itu minimal harus 1 tahun. Manakala ada perubahan KK, misalnya ada pengurangan atau penambahan anggota keluarga karena punya anak atau ada keluarga yang meninggal, lalu ada perubahan nama, atau ada pemecahan RT selama dia punya dokumen KK yang lama (dalam bentuk fotokopi atau scan) maka masih bisa diproses.

Berikut contoh-contoh kasus yang dijelaskan oleh Totok kepada media ini.

1. Kasus A

Si A rumahnya di Dinoyo sudah 5 tahun lamanya. Namun karena si A mempunyai anak baru lahir maka KK-nya baru. Untungnya si A mempunyai fotokopi KK yang lama. Maka bisa langsung diproses Dinas Pendidikan untuk pendaftaran PPDB zonasi.

Namun, kalau tidak punya bukti fotokopi KK lama maka si A perlu ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang (Dispendukcapil) untuk meminta surat keterangan.

"Tapi selama masyarakat punya fotokopi KK lama maka itu boleh, kami layani," ucap Totok.

2. Kasus B

Dulu rumah si A ada di Dinoyo. A tinggal di Dinoyo sudah 10 tahun lamanya. Akan tetapi A lalu pindah ke Penanggungan dan kini masih 2 bulan. Jadi masih dalam 1 kota Malang, maka tetap diperbolehkan. Caranya, bukti fotokopi KK yang lama dilampirkan. Apabila tidak ada bisa minta surat keterangan ke Dispendukcapil.

Nantinya, jarak yang dihitung adalah berdasarkan alamat rumah di KK yang baru.

Baca Juga : Tonton Tutorial dan Persiapkan Dokumen Ini Sebelum Mendaftar PPDB Jalur Zonasi Kota Malang

"Cuma dengan catatan kalau tidak punya sama sekali (bukti KK lama) maka perlu dukungan surat keterangan dari Dispendukcapil karena yang tahu riwayatnya Dispendukcapil," terang Totok.

3. Kasus C

Si A dulunya adalah orang Kabupaten yang kini sudah pindah ke kota Malang. Namun, masih belum genap 1 tahun. Anaknya sebelumnya juga sekolah di kota Malang. Maka boleh saja meneruskan sekolah di kota Malang. Namun, jarak yang diukur adalah  berdasarkan alamat di KK yang lama.

"Diukur KK yang lama. Kalau di KK kota pindah baru 2 bulan ya tidak bisa. 1 tahun dulu," tegas Totok.

Ia menambahkan, alat pengukur yang sudah dipatenkan adalah Google Maps.