Proses pendataan hingga penyaluran bansos (Bantuan Sosial) yang dilakukan pemerintah mendapat kritikan dari para mahasiswa.
Hari ini (Senin 18/5/2020), puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan aliansi BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) se-Malang Raya, melurug Pringgitan Pendopo Agung untuk menyampaikan aspirasinya.
Baca Juga : Hari Kedua PSBB Malang Raya, Volume Kendaraan Sempat Capai 80 Persen Dibanding Kemarin
”Audiensi dengan Bupati Malang ini dalam rangka membahas penyaluran bantun sosial kepada masyarakat yang memang terdampak covid-19,” kata Mahmud selaku koordinator BEM Malang Raya saat ditemui di Pringgitan Pendopo Agung, Senin (18/5/2020).
Dalam proses audiensi yang berlangsung sekitar 1 jam tersebut, Mahmud dan kawan-kawan terlihat begitu antusias saat mengkritik kebijakan Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Malang, terkait penyaluran bantuan kepada warga yang terdampak covid-19.
”Kita melihat sampai hari ini, bantuan tersebut masih menggunakan data yang lama. Ketika kita menanyakan hal itu, ternyata bapak Bupati (Malang) juga membenarkan hal tersebut (menggunakan data lama),” keluh Mahmud.
Bahkan, menurut Mahmud, dugaan jika data yang digunakan merupakan data lama, juga dibenarkan oleh anggota DPRD Kabupaten Malang, ketika rekan mahasiswa menanyakan kebenarannya kepada anggota dewan.
”Sehingga tadi kita meminta kepada Bupati Malang, agar kita sebagai BEM Malang Raya dilibatkan untuk menjadi relawan penyaluran bantuan sosial,” tegas Mahmud.
Pria yang juga menjabat sebagai Presiden BEM di Unmer (Universitas Merdeka) ini, mengklaim jika sudah ada sekitar 50 relawan dari aliansi BEM se-Malang Raya yang siap dikerahkan, untuk membantu Pemkab Malang dalam menyalurkan bantuan sosial.
”Masih menunggu surat (penugasan) dari Bupati Malang, setelah itu kami akan membantu pendataan masyarakat yang memang sampai hari ini belum tercover bantuan sosial,” ungkap Mahmud.
Sejauh ini, lanjut Mahmud, ada ribuan masyarakat di Kabupaten Malang yang seharusnya layak, namun tidak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.
”Hampir ribuan (yang belum menerima bantuan). Tadi data yang disampaikan Bupati (Malang) ya memang yang tercover hanya beberapa ribu saja. Ternyata masih banyak lagi yang belum dapat bantuan, baik itu bantuan dari pusat maupun dari daerah,” sambung Mahmud.
Di akhir audiensi, Mahmud dan kawan-kawan juga menuntut agar Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan di Kabupaten Malang, disamakan dengan pemerintah pusat. Yakni Rp 600 ribu bukan Rp 200 ribu seperti yang selama ini disalurkan oleh Pemkab Malang.
Baca Juga : Pemberlakuan Jam Malam Selama PSBB Malang Raya, Pengusaha Bandel Bakal Dicabut Izinnya
”Permintaan kita tadi kalau bisa disamaratakan, kalau tidak disamaratakan nanti ada kecemburuan sosial,” pintanya.
Sebagai informasi, Bupati Malang HM Sanusi dalam berbagai kesempatan memang menyampaikam ada 520 ribu KK (Kepala Keluarga) di Kabupaten Malang yang berhak menerima bantuan. Sebelum adanya jumlah tersebut, Bupati Malang di beberapa kesempatan juga menyampaikan jika terkendalanya penyaluran bantuan dikarenakan data yang digunakan merupakan data yang kurang valid. Sebab masih menggunakan rekapan data lama yang dihimpun Dinas Sosial Kabupaten Malang, pada beberapa tahun lalu.
Terlepas dari itu, para pemerima bansos tersebut, diproyeksikan bakal mendapatkan bantuan senilai Rp 200 ribu yang diserahkan dalam bentuk sembako.
”Kita akan memberi bantuan ke masyarakat 15 kilogram beras, minyak goreng 2 liter, dan telur 1 kilogram,” terang Bupati Malang.
Disingung perihal proses audiensi, Sanusi mengaku sangat mengapresiasi masukan sekaligus permintaan para mahasiswa yang berkenan untuk membantu menjadi relawan. Bahkan, diakhir pertemuan salah satu kader PDI Perjuangan tersebut, juga nampak berkoordinasi dengan Kapolres Malang, guna menindaklanjuti permintaan para mahasiswa.
”Teman-teman BEM ingin bantu pemerintah jadi relawan, jadi akan kita tindak lanjuti agar dilibatkan dalam check point maupun pada penyaluran bantuan sosial,” tutup Bupati Malang.
