SURABAYATIMES - Kasus Covid-19 di Kota Surabaya sudah menunjukkan perkembangan angka yang signifikan. Terakhir pada Sabtu (16/5) sudah tembus 1.035 kasus.
Dari seribu lebih kasus tersebut 130 di antaranya sudah dinyatakan sembuh, sementara 110 lainnya meninggal dunia.
"Surabaya lebih dari 1.000 orang atau bertambah 90 orang dibandingkan sehari sebelumnya yang jumlahnya 945 orang," ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Sabtu (16/5) malam.
Dengan tembusnya seribu kasus ini juga sebelumnya sudah sesuai prediksi Khofifah. Sehingga dalam peta persebaran status Kota Surabaya ditandai dengan warna merah pekat.
Adanya fakta ini menarik komentar dari intelektual muda NU Zahrul Azhar As'ad atau biasa disapa Gus Hans. "Saya melihat bu Risma sudah maksimal sesuai dengan kemampuannya dalam menghadapi pandemi ini. Tetapi masalah ini terlalu besar untuk dihadapi sendiri," ujarnya.
Menurut pria yang juga Wakil Ketua ISNU (Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama) ini pelibatan perangkat yang paling bawah ( RT/ RW ) akan menjadi sangat penting dalam penerapan protokol hingga lapis bawah . "Adanya kebijakan relaksasi tanpa disertai dengan kebijakan yang komprehensif akan menjadi masalah baru di kemudian hari," tuturnya.
Dia juga menjelaskan PSBB bukan satu-satunya solusi. "PSBB tidak akan efektif selama masih topdown. Kesadaran harus terbangun bersama-sama pada semua lapisan," jelasnya.
Masih kata Gus Hans bisa jadi masyarakat sudah Mental Block ( menolak ) terhadap program ini. "Karena yang dibayangkan terlebih dahulu adalah permasalahan di depan mata; kelaparan," tegas dia.
Selain itu jelas Gus Hans, Pemkot Surabaya juga harus menerima uluran bantuan tangan dari Pemprov Jatim dengan terbuka. "Saya melihat ini adalah keseriusan dari pihak provinsi untuk ingin menyelesaikan maselah bersama ini. Pihak Siapapun tidak akan mampu menghadapi ini sendirian, perlu kerja sama semua pihak dan lapisan," lanjutnya.
Dia menambahkan setiap lapisan birokrasi pasti memiliki plus minus. "Pemprov tak mungkin langsung melakukan hal yang terlalu teknis. Karena itu domainnya pemerintah kota. Dan pihak kota/kab pun tidak akan mampu berjalan sendiri tanpa support dari provinsi," imbuhnya.
