Heri Widodo, bersama 9 Anggota Komite menunjukkan surat hak jawab dan somasi yang dilayangkan ke media online dan sejumlah LSM / Foto : Anang Basso / Tulungagung TIMES
Heri Widodo, bersama 9 Anggota Komite menunjukkan surat hak jawab dan somasi yang dilayangkan ke media online dan sejumlah LSM / Foto : Anang Basso / Tulungagung TIMES

Komite Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 03 Boyolangu Kabupaten Tulungagung akhirnya benar-benar melayangkan hak jawab dan somasi pada satu media online, tiga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan satu admin group media sosial. 

Hak jawab dan somasi yang dimaksud, disampaikan pada media redaksi Jurnal Media Indonesia, LSM PKTP (Perkumpulan Komunitas Tulungagung Peduli), LSM Cakra dan LSM Bintara serta admin group Facebook, Masyarakat Kritis Tulungagung (MKT).

"Hak jawab yang kami sampaikan ke media online terkait adanya berita penahanan Kartu Ujian Akhir Sekolah yang katanya komite menghalangi, penekanan pada orang tua untuk membayar sumbangan dengan nominal tertentu, penggalangan dana dengan cara iuran," kata Ketua Komite Heri Widodo, Senin (16/12) siang.

Akibat dari berita tersebut, menurut komite justru dapat menghancurkan psikologi siswa saat akan mengikuti Ujian Akhir  Semester.

"Padahal, Komite tidak pernah bersentuhan secara langsung atau tidak langsung terhadap siswa," paparnya.

Somasi juga dilayangkan pada sumber berita yaitu Susetyo Nugroho yang mengatakan bahwa jika tidak ada hubungan pembayaran uang komite dengan pelaksanaan ujian nasional. Terutama keikutsertaan dari para siswa, para siswa semuanya wajib untuk mengikuti UN karena merupakan kewajiban. 

"Statemen itu ditujukan ke siapa? Kenapa komite tidak di konfirmasi sehingga menghasilkan pemberitaan seimbang?," jelas Heri.

Bahkan Heri menegaskan jika pihak sekolah juga tidak pernah membuat kebijakan melarang peserta didik untuk mengikuti ujian terkait sumbangan itu.

Lebih jauh, Heri juga menyoroti jika masalah sumbangan yang digulirkan tanpa fakta itu lantas dituduhkan berakibat pada sekolah telah menjatuhkan mental siswa disaat akan ujian.

"Nara sumber harus mempertanggungjawabkan penilaiannya, variabel apa yang digunakan untuk mengukur ada usaha untuk menjatuhkan mental siswa," papar Heri.

Selain itu, Komite menilai ketua LSM Cakra yang bernama Totok yang mengatakan di media itu bahwa siswa yang mempunyai PIP dan KIP apakah juga harus membayar sumbangan yang besarnya variatif berkisar 2,5 juta yang seharusnya ada perbedaan antara siswa yang tidak mampu.

"Sumbangan ini tidak terkait dengan PIP dan KIS, sumbangan tidak ditentukan nilainya," tambahnya.

Dari kutipan yang diterima awak media, banyak poin lain yang dianggap perlu untuk mengeluarkan hak jawab dan somasi agar dalam membagikan informasi di publik tidak sembarangan dan dapat Dipertanggungjawabkan.

Selain dikirim ke masing-masing pihak, hak jawab dan somasi yang ditandatangani 9 orang dari 15 anggota komite itu juga dikirim ke Dewan Pers, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Kacabdin Pendidikan Provinsi di Tulungagung dan Polres Tulungagung.

Saat di konfirmasi, Ketua LSM Bintara Ali Sodik, ketua LSM PKTP dan admin MKT Susetyo Nugroho dan Ketua LSM Cakra mengaku belum menerima surat somasi yang dilayangkan.

Sementara itu, untuk redaksi media online yang dimaksud hingga berita ini diturunkan belum jelas apakah terdaftar di Dewan Pers atau tidak dan belum ada tanggapan terkait masalah hak jawab dan somasi.

"Kita akan tunggu jawaban dari dewan pers serta itikad baik untuk menghapus postingan dan berita yang di terbitkan dan di share. Jika tidak ada tanggapan, kita akan bawa ke ranah pidana," pungkasnya.