Target pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2020 masih menjadi kendala dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banyuwangi dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum menemukan titik temu terkait target PAD tahun 2020. Ini mengakibatkan pembahasan KUA-PPAS tak kunjung tuntas.
Meski sudah melalui beberapa kali pertemuan, tim Banggar DPRD Banyuwangi dan TAPD belum membahas PPAS. Selama ini, pembahasan baru menyentuh KUA saja.
"Kami belum membahas PPAS karena belum ada kesepakatan terkait besaran pendapatan daerah, terutama pendapatan asli daerah yang ditargetkan pada tahun 2020,” kata pimpinan Banggar DPRD Banyuwangi Ruliyono.
Dia menambahkan, rapat pembahasan KUA antara Banggar dan TAPD yang sedianya dilakukan Kamis (7/11/19) juga batal. Sebab, Sekretaris Daerah (Sekda) Mujiono dan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banyuwangi tidak hadir.
“Pak Sekda berhalangan hadir. Informasinya, sedang menemui Badan Pemeriksa Keuangan. Makanya rapat kami tunda,” jelas politisi Partai Golkar ini.
Wakil ketua DPRD ini kemudian memilih melakukan rapat internal Banggar. Pada rapat internal, Ruliyono meminta seluruh anggota Banggar memenuhi arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait penyusunan anggaran. Dia menginstruksikan anggota Banggar mencermati rencana anggaran setiap OPD, baik untuk kepentingan rumah tangga maupun program kegiatan instansi tersebut.
"Kami harus selektif dalam menyusun anggaran. Anggaran yang tidak efektif untuk kepentingan masyarakat akan kami kurangi," katanya.
