Terobosan terus dilakukan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang. Terbaru, untuk memaksimalkan penerimaan pajak penerangan jalan (PPJ), BP2D akan segera menerapkan sistem auto debt.
Langkah itu menyusul rendahnya target penerimaan dari PPJ. Target PPJ pada 2019 sebesar Rp 75 miliar. Sementara penerimaan PPJ masih tercapai Rp 44 miliar. Dari sini, artinya kekurangan yang harus dikejar hingga akhir tahun sangat besar.
Mengenai penerapan sistem auto debt, hal itu muncul setelah digelarnya koordinasi atau hearing dengan beberapa pihak. Antara lain Komisi B DPRD Kota Malang, PLN, kejaksaan, dan beberapa unsur lain beberapa waktu lalu.
Dalam pertemuan beberapa waktu lalu itu, perwakilan dari Inspektorat Pemkot Malang menyampaikan bahwa PPJ bisa menjadi primadona dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Karena itu, potensi besar PPJ dalam mendongkrak PAD menginisiasi dalam hearing untuk munculnya usulan penerapan auto debt dalam mekanisme pembayaran listrik.
"Sangat memungkinkan (auto debt) dilakukan. Bahkan mungkin pemkot bisa menggerakkan OPD melalui BPKAD, lalu ke dinas-dinas," jawab Dwiana selaku perwakilan Bank Jatim Malang.
Sementara itu, Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto mengatakan akan terus berupaya memaksimalkan potensi yang ada dan melakukan upaya terbaik untuk mendongkrak PAD. Selain melakukan trial, mulai dari sistem auto debt dengan Bank Jatim serta uji coba dengan PLN, pihaknya juga akan melakukan studi banding langsung ke daerah yang sudah menerapkan sistem pajak terintegrasi.
"Informasi yang kami peroleh, di Bali sudah diterapkan. Ada di Denpasar dan Kabupaten Badung. Bisa jadi, kami perlu studi banding ke sana agar bisa kami pelajari dan segera terapkan di Kota Malang," ungkapnya.
Dan sebagai persiapan, saat ini BP2D juga akan segera melakukan sinkronisasi data atau digitasi, pemetaan potensi pajak berbasis spasial, dan kemudian melakukan integrasi perpajakan pada instansi samping seperti DPM PTSP, satpol PP, Diskominfo.
