Pakar Hukum Tata Negara, yang juga Ketua Senat Um dan Rektor Unidha (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)

Pakar Hukum Tata Negara, yang juga Ketua Senat Um dan Rektor Unidha (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)



Rencana Revisi Undang-Undang (RUU) nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh DPR, dianggap beberapa kalangan bisa melemahkan KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi. 

Hal itu rupaya juga memantik tanggapan dari pakar hukum tata negara asal Kota Malang Prof Suko Wiyono.

Ia yang juga merupakan Ketua Senat UM sekaligus Rektor Unidha Malang mengatakan jika melihat dari beberapa poin-poin revisi seperti salah satunya adalah harus terlebih dahulu izin ketika menyadap, orang-orang melihat hal itu bisa melemahkan KPK.

Selain itu, ia juga menjelaskan, jika rencana revisi undang-undang tersebut tidak memenuhi  prosedur (tata cara) yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Setiap RUU harus masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas), sedangkan RUU KPK ini tidak masuk Prolegnas.

"Saya berharap presiden tidak tergesa-gesa membuat Suspres persetujuan atas usul Inisiatif Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," jelasnya (10/9/2019).

"Kalau menyadap harus izin, tentunya ya bisa bocor. Wong nggak izin saja kadang bocor. Lha kalau bocor itu ya seperti macan tanpa taring. Justru sadap itu bagus. Makanya karena itu, banyak orang bergerak, utamanya orang-orang fakultas hukum," tambahnya.

Kemudian menanggapi poin lain, dimana terdapat monitor dari dewan pengawas terhadap KPK, Suko menjelaskan, jika pihaknya tidak mempermasalahkan hal tersebut. 

Pihaknya malah menyetujui adanya pengawasan untuk bisa semakin membuat kinerja KPK benar-benar sesuai jalurnya.

"Kalau itu, saya kira nggak ada jeleknya KPK diawasi. Tapi jangan pengawas diberi kewenangan, ya itu tadi, kalau mau nyadap harus izin," paparnya.

Namun kembali lagi ia berharap untuk presiden tidak mengeluarkan persetujuan dalam waktu dekat. 

Terlebih lagi, tak lama lagi juga segera terdapat pelantikan anggota DPR yang baru.

"Sebentar lagi juga pelantikan DPR, kenapa harus buru-buru. Tunggu dulu, siapa tau nanti DPR baru punya pemikiran yang lebih cermat, lebih hati-hati dan lain-lain, tak buru-buru seperti ini," bebernya.

Lebih lanjut dijelaskan Suko mengenei RUU, jika dalam revisi ini bisa saja tak melalui Prolegnas. Namun hal itu tak serta merta dilakukan.

Terdapat beberap pertimbangan untuk bisa RUU tanpa melalui Prolegnas.

Dalam Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, DPR atau Presiden dapat mengajukan RUU diluar Prolegnas apabila ada hal-hal yang luar biasa, ada hal-hal khusus yang memerlukan segera diatur oleh undang-undang. Misal adanya Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Yudicial review terhadap undang-undang, yang berdampak akan terjadi kekosongan hukum apabila tidak segera direvisi atau  dibuat undang-undang baru.

"Sesuai UU nomer 12 tahun 2011 tentang peraturan Perundang-Undangan memang boleh tak masuk Prolegnas. Tapi ya itu tadi, harus dalam situasi yang diperlukan atau mendesak. Mislanya jika ada putusan masalah konsitusi tentang yudisial review pada satu UU mungkin dibatalkan atau lain-lain dan perlu cepat dalam mengambil keputusan itu nggak apa-apa," terangnya.

Terakhir ditegaskan, jika untuk memberantas korupsi yang sudah parah, peran KPK sangat diperlukan. Sebab, jika tidak ada lembaga anti rasuah tersebut dikhawatirkan virus korupsi akan lebih parah terjadi.

"Semoga bisa didengar. Masukannya ya jangan buru-buru, dilihat dulu minta pertimbangan dengan pakar maupun ahli. Janganlah KPK diperlemah," pungkasnya.


End of content

No more pages to load