Ketua Departemen Organisasi dan Pembinaan PGK Jatim Abdul Musawir Yahya (for MalangTIMES)

Ketua Departemen Organisasi dan Pembinaan PGK Jatim Abdul Musawir Yahya (for MalangTIMES)


Pewarta

Dede Nana

Editor

Heryanto


Menuju Kursi Pringgitan 2020  4

Raihan kursi legislatif Kabupaten Malang, tahun 2019 memungkinkan dua partai politik mengusung pasangan calonnya sendiri. 

Kendati demikian, koalisi tetap menjadi salah satu kunci kesuksesan merebut tampuk pimpinan tertinggi di Pemkab Malang.

Seperti diketahui bersama, hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Malang, dua parpol yakni PKB dan PDIP memperoleh 12 kursi di DPRD Kabupaten Malang. 

Itu artinya dua parpol tersebut melebihi persyaratan minimal 20 persen kursi di dewan untuk mengusung kader terbaiknya menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Malang pada Pilkada 2020 nanti.

Seperti diketahui, PDI-Perjuangan dan PKB sama-sama berbagi perolehan kursi dari total jatah kursi DPRD Kabupaten Malang sebanyak 50 kursi. Yakni masing-masing memperoleh 12 kursi.

Enam parpol lainnya terpaksa berbagi sisa kursi yang didapatkan dua parpol tersebut.

"Meskipun dua partai tersebut bisa mengajukan pasangan calon sendiri tapi tetap harus berkoalisi untuk membangun kekuatan politik yang lebih dahsyat," jelas Abdul Musawir Yahya, Ketua Departemen Organisasi dan Pembinaan Perkumpulan Gerakan Kebangsaan Jawa Timur (PGKJT), Rabu (10/07/2019) kepada MalangTIMES.

Koalisi parpol semakin tidak bisa dielakkan dalam Pilkada Kabupaten Malang 2020. 

Terutama bagi parpol yang perolehan kursinya di bawah PDI-Perjuangan dan PKB seperti Golkar, Gerindra, NasDem, Demokrat PPP dan Hanura. 

Semua parpol peraih kursi memiliki peluang untuk bergabung satu sama lainnya dalam kontestasi politik mencari kepala daerah tahun 2020.

Bahkan, menurut Abdul, tidak menutup kemungkinan PDI-Perjuangan dan PKB berkoalisi meskipun keduanya sama-sama memenuhi persyaratan ketercukupan perolehan kursi di dewan. 

"Peluang koalisi sangat  terbuka, walau saat Pilpres misalnya Gerindra berhadapan-hadapan dengan PDI-Perjuangan, PKB, Golkar, NasDem, dan Hanura. Bisa saja nanti di Pilkada, koalisi berubah arah dibandingkan dengan di Pilpres 2019 itu," ujar Abdul.

Selain dituntut berkoalisi, parpol harus bisa memilih figur yang tepat meskipun yang bersangkutan bukan kader sendiri. 

Karena, lanjutnya, saat ini masyarakat tidak lagi melihat parpolnya. 

Masyarakat justru banyak melirik kader non partai baik dari unsur akademisi maupun birokrat murni yang dengan pengalamannya memimpin birokrasi diyakini akan mampu membuat perubahan yang lebih baik bagi masyarakat Kabupaten Malang. 

"Tapi sosok yang diusung parpol itu sendiri. Parpol hanyalah kendaraan saja. Jadi nanti pun di Pilkada, tugas parpol sebenarnya adalah mencari sosok yang akan diusung itu," imbuhnya.

Seperti yang telah diberitakan MalangTIMES di seri sebelumnya, bursa balon kepala daerah telah memunculkan berbagai tokoh yang dianggap memiliki integritas dan kapasitas dalam konsep dan design pembangunan secara jelas. 

Tokoh-tokoh ini berasal dari parpol, akademisi, birokrat sampai tokoh masyarakat.

Dimana, masih menurut Abdul, sejumlah nama yang juga diidentifikasi MalangTIMES, memiliki peluang besar untuk diusung dalam pilkada 2020.

"Dari hasil survei kami, sejumlah nama yang lagi ramai punya kans diusung. Tentunya, kalau menurut survei kami, masyarakat memang membutuhkan sosok dengan dua kriteria itu. Jadi tidak hanya dari kader parpol peraih kursi saja. Ini tugas parpol untuk mencaei dan menjawab yang dibutuhkan masyarakat ke depan," urainya.

Disinggung nama-nama yang lagi mencuat di masyarakat dari berbagai unsur itu, Abdul, menyebutkan beberapa sosok yang memiliki integritas dan kapasitas konsep sebagai seorang kepala daerah.

Dari PKB, muncul Ali Ahmad atau Gus Ali yang dinilainya memiliki integritas dan elektabilitas tinggi. 

Hal ini terlihat dari capaiannya sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Malang, serta mampu meriah kursi di DPR RI. Bahkan, Gus Ali pun lebih punya peluang besar dibandingkan Sanusi yang menjabat Plt Bupati Malang, dengan dua kriteria itu.

"Sanusi dari sisi integritas, lepas dari berbagai rumor, masuk di kriteria ini. Tapi kita tahu semua, di sisi konsep, setelah Rendra terkait persoalan hukum seperti bimbang menjalankan roda pemerintahan," ucap eks aktivis mahasiswa ini.

Selain itu ada figur Jajuk Sulistyowati (NasDem) dan Didik Gatot Subroto (PDI-Perjuangan) dari unsur parpol. 

Sedang dari kalangan akademisi dan non partai, terdapat Prof Muhammad Bisri (Mantan Rektor UB Malang), Prof Ahmad Mursyidi (unsur Muhammadiyah),  Heri Cahyono (pengusaha). 

Termasuk Didik Budi Muljono (Sekda Kabupaten Malang) dan Tomie Herawanto (Kepala Bappeda Kab Malang).

Abdul menjelaskan, tugas parpol lah nanti untuk terus mencari sosok-sosok balon kepala daerah. 

Sementara, sampai saat ini masyarakat pun telah melakukan penilaian dari munculnya sejumlah nama tersebut.

"Apa yang dibicarakan masyarakat, itulah yang dibutuhkan Kabupaten Malang. Kriteria itu pun muncul karena harapan besar masyarakat dengan berbagai kasus hukum di Malang Raya. Kami di PGKJT pun kan terus melakukan survei terkait nama-nama tersebut," pungkas Abdul.

 

 

Tag's Berita

End of content

No more pages to load