DPD II Golkar Kabupaten Malang dengan formasi baru sekarang, siap untuk bersaing dengan seluruh partai yang ada. Begitulah yang disampaikan Achmad Andi, Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD Golkar.
"Kita siap untuk bersaing dan tentunya menambah kursi di tahun 2019, bukan saja dengan partai Nasdem tapi dengan semua partai," kata Andi yang pernah menjabat sebagai Sekretaris DPD Golkar (21/10/16) kepada MalangTIMES.
Pernyataan Andi tersebut, menurutnya merupakan amanah partai Golkar sekaligus menepis adanya anggapan dalam masyarakat setelah kasus pindah partainya Rendra Kresna ke Nasdem maupun tentang loyalis Rendra yang dibonsai fungsinya.
"Garis politik Golkar jelas, walaupun ada perubahan struktur dalam partai seperti yang terjadi saat ini. Tidak ada istilah ini orangnya Bapak (Rendra Kresna, red) jabatannya kita bonsai dan sebaliknya," katanya yang siap untuk mendukung formasi baru dalam tubuh DPD Golkar yang dipimpin oleh Siadi dan Sekretaris Sudarman.
"Saya yang sudah hampir 12 tahun jabat sekretaris ini, dengan terpilihnya Sudarman akan mendukung dan membantunya terutama dalam hal kesekretariatan," kata Andi yang juga menyampaikan terpilihnya Sudarman sebagai sekretaris karena dia mampu bekerjasama dengan ketua.
Peralihan sekretaris DPD II Golkar Kabupaten ini dari Achmad Andi sampai kepada Plt. Sekretaris Ali Saebo kepada Sudarman memang cukup mengejutkan. Dengan posisi Sudarman sebagai Kepala Desa (kades) yang secara regulasi dilarang menjadi pengurus partai, menimbulkan pertanyaan dalam masyarakat terhadap arah mesin partai beringin ini.
Tentang hal tersebut, Achmad Andi juga tidak bersedia untuk memberikan pendapatnya. "Coba tanya ke yang bersangkutan," jawabnya singkat.
Disinggung tentang jabatan barunya sebagai Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD Golkar, Andi menyatakan bahwa jabatannya sekarang sudah sesuai dengan latar belakangnya.
"Sudah sesuai, mas, saya 18 tahun sebagai lawyer. Jadi dengan jabatan sekarang di bidang hukum dan HAM sudah tepat bagi saya," katanya yang juga menyampaikan bahwa proses perpindahan pos jabatan sudah biasa di dalam partai.
"Jangan dibesar-besarkan dan menimbulkan asumsi yang salah di masyarakat tentang formasi DPD Golkar, biasa saja itu," pungkasnya.
