Pemkab Malang Gelar Rakor Peningkatan Keamanan di Tengah Sikon Tidak Kondusif

JATIMTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Malang untuk membahas beberapa hal terkait peningkatan keamanan di tengah situasi dan kondisi yang saat ini sedang tidak kondusif. 

Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Anusapati, Kantor Bupati Malang dipimpin oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Tomie Herawanto dan dihadiri oleh jajaran staf ahli bupati, asisten sekretaris daerah, kepala perangkat daerah, sekretaris DPRD Kabupaten Malang, direktur rumah sakit umum daerah, kepala bagian sekretariat daerah, camat hingga direktur badan usaha milik daerah (bumd).  

Baca Juga : Pesan Damai SH Terate Blitar: Jangan Terprovokasi, Utamakan Kamtibmas

Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Tomie Herawanto menyampaikan, rakor yang berlangsung pada Minggu (31/8/2025) malam ini merupakan tindak lanjut dari Pemkab Malang dalam melihat situasi dan kondisi yang berkembang saat ini. 

"Ini tindak lanjut melihat situasi dan kondisi nasional yang kemarin kita ketahui khususnya di ibu kota (Jakarta) dan itu juga berkembang sampai ke beberapa daerah, ya mudah-mudahan itu tidak sampai berkembang," ujar Tomie kepada JatimTIMES.com, Minggu (31/8/2025) malam. 

Pihaknya menyampaikan, bahwa dalam rakor tersebut juga memperdalam terkait dengan surat edaran dari Bupati Malang HM. Sanusi tentang keamanan kerja pegawai. Oleh karena itu seluruh perangkat daerah termasuk camat hingga direktur bumd dilibatkan dalam rakor malam ini. 

"Ini juga sebagai tindak lanjut dari surat edaran dari Bu Gubernur. Kita juga melibatkan bapak dan ibu camat untuk mendetailkan terkait surat edaran tersebut dan mengantisipasi beberapa hal pergerakan terhadap kondisi seperti itu," ujar Tomie. 

Selain itu, dalam rakor juga dibahas mengenai sinergitas antar seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Malang, lintas instansi hingga struktur pemerintahan paling bawah yakni di jajaran RT/RW. 

"Kemudian ini dilakukan agar tidak hanya unsur pemerintah daerah, tetapi juga jajaran samping dengan muspida, kalau di kecamatan dengan muspimcam dengan berbagai unsur yang melibatkan masyarakat," tutur Tomie. 

Baca Juga : Doa Bersama dan Salat Gaib, PKB Kota Blitar Serukan Kedamaian Bangsa

Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi dan mencegah hal-hal atau tindakan provokatif yang dipicu dari pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Nantinya, pihak Pemkab Malang akan memaksimalkan peran dari pamswaskarsa. "Kita mengedepankan dan memaksimalkan kembali seperti pamswakarsa," kata Tomie. 

Selanjutnya, di dalam demonstrasi yang telah terjadi beberapa waktu lalu, terdapat keterlibatan orang-orang yang diduga dari kalangan pelajar. "Hal itu perlu kita antisipasi disamping anak-anak itu tidak terganggung dari sisi belaja mengajarnya, supaya tidak dimanfaatkan dan anak-anak tidak salah langkah," jelas Tomie. 

Lebih lanjut, Tomie menyampaikan bahwa beberapa langkah-langkah antisipasi yang telah dibahas dalam rakor bersama lintas perangkat daerah di lingkungan Pemkab Malang nantinya akan tertuang di dalam surat edaran. 

"Kita mengindikasikan seminggu ke depan beberapa langkah-langkah itu tertuang di dalam surat edaran. Sehingga kita berharap minggu depannya sudah pulih kembali. Tentunya kita juga menjaga semua keberadaan yang sudah kita kelola bersama di pemerintah daerah hingga level desa/kelurahan," pungkas Tomie.