Wali Kota Blitar Hadirkan GPM, Bukti Nyata Pemerintah Jaga Ketahanan Pangan

JATIMTIMES – Warga berbondong-bondong mendatangi halaman kantor Kecamatan Sukorejo, Sabtu (30 Agustus 2025) sejak pagi. Mereka menyerbu lapak yang menawarkan beras, minyak goreng, gula, dan kebutuhan pokok lain dengan harga jauh di bawah pasaran. Inilah wajah nyata Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak yang untuk pertama kalinya hadir di Kota Blitar. Kegiatan ini bersamaan dengan pelaksanaan di 7.285 kecamatan se-Indonesia.

Wali Kota Blitar H Syauqul Muhibbin, akrab disapa Mas Ibin, turut hadir langsung membuka kegiatan yang digelar di tiga titik, yaitu Kecamatan Sukorejo, Kelurahan Bendo Kecamatan Kepanjenkidul, dan Kampung Sae Mura Kecamatan Sananwetan. Kehadiran pemerintah kota di tengah masyarakat, menurutnya, merupakan wujud nyata komitmen menjaga ketahanan pangan sekaligus merawat daya beli warga.

Baca Juga : Bakar Ban Warnai Aksi Aliansi BEM Jember di Halaman Mapolres

Mas Ibin menilai, GPM menjadi jawaban di tengah fluktuasi harga yang kerap memberatkan masyarakat. Ia menyebut program ini sangat membantu warga mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau. 

“Pemerintah Kota Blitar akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat maupun daerah lain untuk memperkuat ketahanan pangan. Merdeka itu bukan sekadar upacara, tapi juga ketika rakyat bisa belanja murah meriah,” ujarnya.

Langkah Kota Blitar sejalan dengan arahan pemerintah pusat. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam keterangannya menegaskan, GPM merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto yang menaruh perhatian besar pada sektor pangan. Menurut Tito, kemerdekaan sejati bukan hanya terbebas dari penjajahan, melainkan juga kemandirian memberi makan rakyat melalui swasembada pangan.

Dari Jakarta, Tito menyampaikan bahwa pemerintah pusat bersama Bulog telah menyiapkan sekitar 1,3 juta ton beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) yang digelontorkan secara bertahap hingga akhir tahun. Rata-rata, sekitar 7 ribu ton beras disalurkan setiap hari melalui jalur distribusi resmi, mulai dari pasar rakyat, BUMD, hingga gerakan pangan murah seperti yang berlangsung di Blitar.

Keterlibatan daerah menjadi kunci. Tito menyebut kecamatan sebagai ujung tombak pelaksanaan GPM karena berhadapan langsung dengan masyarakat. “Kehadiran gerakan pangan murah di tingkat kecamatan akan lebih efektif menjaga keterjangkauan harga. Tujuannya jelas: rakyat bisa membeli beras dengan harga wajar tanpa merasa terbebani,” katanya.

Dalam kesempatan itu, sejumlah menteri hadir di Jakarta, antara lain Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan Budi Santoso. Dari Bulog, Direktur Utama Ahmad Rizal Ramdhani memastikan stok beras SPHP tersedia dalam kemasan lima kilogram dengan harga Rp60 ribu atau Rp12 ribu per kilogram. Harga ini, menurut Tito, sudah dipastikan masuk hingga ke jaringan ritel modern.

Di Kota Blitar sendiri, masyarakat menyambut antusias. Sejak pagi, antrean terlihat di depan stand beras dan minyak goreng. Seorang ibu rumah tangga mengaku terbantu karena bisa membeli beras dengan selisih harga cukup besar dibanding pasar. Baginya, kehadiran pemerintah di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu memberi rasa aman.

Baca Juga : Pangeran Mangkudipuro: Dinasti Terakhir Arya Blitar di Madiun

Wali Kota Mas Ibin menegaskan, kegiatan seperti ini tidak hanya soal distribusi pangan, melainkan juga bentuk penguatan sosial. “Ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah. Blitar siap berperan aktif menjaga stabilitas harga dan memastikan rakyat bisa hidup lebih sejahtera,” tuturnya.

Dengan GPM, Kota Blitar menegaskan diri sebagai bagian dari gerakan nasional menjaga pangan. Dari Sukorejo hingga Sananwetan, semangat merdeka dirasakan bukan hanya lewat upacara, melainkan juga ketika rakyat bisa pulang membawa beras murah di tangan.