Belanja Infrastruktur Melonjak, Alokasi Terbesar di DPU Bina Marga Jatim untuk Jalan dan Jembatan

JATIMTIMES - Alokasi untuk belanja infrastruktur dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur (Jatim) 2025 mengalami lonjakan. Anggaran tersebut tersebar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, peningkatan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik terus diupayakan untuk ditingkatkan. Hal ini dilakukan agar dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu paling rendah 40 persen dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa.

Baca Juga : Diperpanjang Hingga 25 Agustus, Ini Jadwal Terbaru Pengusulan PPPK Paruh Waktu 2025

"Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam peningkatan layanan infrastruktur pada daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi," ungkap Khofifah. 

Upaya tersebut dimanifestasikan melalui sejumlah program prioritas. Pertama, penanganan jalan dan jembatan dengan prioritas pemeliharaan jalan provinsi sepanjang 1.671 Km untuk mendukung kelancaran mobilisasi serta distribusi orang, barang dan jasa.

Program tersebut menjadi belanja infrastruktur dengan alokasi terbesar. Realisasinya akan dikerjakan melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bina Marga dengan anggaran mencapai Rp1,37 triliun. 

"Kedua, peningkatan kualitas infrastruktur pelabuhan dan terminal strategis serta konektivitas transportasi umum operasional Bus Trans Jatim Plus dan Trans Laut Jatim," jelas Khofifah. 

Dalam hal ini, anggaran dialokasikan pada Dinas Perhubungan (Dishub) yang pada APBD 2025 murni sebesar Rp604,45 miliar, melonjak menjadi Rp974,72 miliar dalam perubahan APBD 2025. Alokasi ini diprioritaskan untuk program Mudik Balik Gratis, pembangunan dan pengembangan bandara, pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut (Pelabuhan Pengumpan Regional), pembangunan dan pengembangan pelabuhan penyeberangan, serta pembangunan dan pengembangan Terminal Tipe B.

Lebih lanjut, Khofifah menjelaskan bahwa prioritas ketiga yakni pengembangan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air guna mengoptimalkan pelayanan air kepada masyarakat dan mendukung ketahanan pangan serta mengurangi risiko dampak bencana. Anggarannya dialokasikan pada DPU Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp563,51 miliar, dengan prioritas penanganan banjir serta Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP).

Baca Juga : Pemkot Batu Bongkar Halte Buah, Ada Apa?

Keempat, penanganan kawasan permukiman kumuh dengan melaksanakan renovasi Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu) dan jambanisasi. Anggarannya sebesar Rp49,85 miliar pada perubahan APBD 2025 yang dialokasikan melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.

Kelima, pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional dengan pembangunan Instalasi Penyediaan Air Minum (IPA) dengan kapasitas 100 liter/detik. Anggarannya juga dialokasikan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sebesar Rp244,81 miliar.

"Diharapkan upaya dalam peningkatan layanan infrastruktur tersebut dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur," ujar Khofifah.