Bupati Magetan Nanik Pastikan Tak Ada Jual Beli Jabatan, Pengisian Posisi Kosong Transparan

JATIMTIMES – Bupati Magetan, Nanik Endang Rusminiarti, menegaskan bahwa proses pengisian sejumlah jabatan kosong di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan akan dilakukan secara transparan dan bebas dari praktik jual beli jabatan.

Pernyataan ini disampaikan Bunda Nanik menyusul adanya kekosongan di beberapa posisi strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membutuhkan pejabat definitif.

Baca Juga : Wanita di Gresik Tipu Rp 3 Miliar Pakai Cek Kosong, Begini Modusnya

“Tidak ada yang namanya jual beli jabatan di Pemkab Magetan. Semua proses harus sesuai aturan, objektif, dan mengutamakan profesionalitas. Saya pastikan tidak ada permainan di dalamnya,” tegas Bunda Nanik.

Menurutnya, saat ini terdapat beberapa jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrator yang masih kosong. Pemkab Magetan akan segera menggelar proses seleksi terbuka (open bidding) sesuai ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Kami ingin menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat (the right man on the right place). Kinerjanya harus teruji, punya integritas, dan benar-benar paham tupoksinya. Bukan karena faktor kedekatan atau kepentingan politik,” jelasnya.

Bupati Nanik juga mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Magetan untuk tidak mencoba mencari jalan pintas dalam proses promosi jabatan. Ia menegaskan, Pemkab akan bertindak tegas jika menemukan indikasi suap atau gratifikasi.

“Kalau sampai ada yang coba-coba, baik memberi atau menerima, akan kami tindak sesuai aturan hukum yang berlaku. ASN harus jadi teladan, bukan malah mencoreng nama baik daerah,” imbuhnya.

Pemerintah Kabupaten Magetan menargetkan pengisian jabatan kosong ini dapat rampung sebelum akhir tahun 2025. Dengan begitu, kinerja pemerintahan bisa berjalan optimal, terutama dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, efektif, dan transparan.

Baca Juga : Sinergi Mahasiswa Unisba Blitar dan Koperasi Merah Putih Gerakkan UMKM Gedog

Data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Magetan menyebutkan, hingga Agustus 2025, setidaknya ada beberapa jabatan eselon II dan III yang belum terisi, termasuk kepala dinas, sekretaris dinas, serta beberapa camat.

“Semua proses akan kami kawal ketat. Kami ingin memastikan bahwa promosi jabatan di Magetan murni berdasarkan merit sistem, bukan karena ‘amplop’,” lanjutnya.

Dengan komitmen ini, Pemkab Magetan berharap dapat membangun kepercayaan publik dan menciptakan birokrasi yang bersih, berintegritas, serta mampu menjawab tantangan pelayanan masyarakat ke depan.