Bupati Sanusi Tidak Bentuk Dinas Ekraf: Nanti Ada Bidang Khusus di Disparbud

JATIMTIMES - Bupati Malang HM. Sanusi untuk saat ini memutuskan tidak membuat Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) untuk Dinas Ekonomi Kreatif di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. 

Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Malang itu menyampaikan, bahwa keputusan itu berdasarkan arahan dan petunjuk dari Kementerian Dalam Negeri RI. Pasalnya, pada April 2025 lalu saat bertemu dengan Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto di Kabuaten Malang, Sanusi juga sempat membahas sekilas terkait pembentukan Dinas Ekonomi Kreatif. 

Baca Juga : Wacana Dinas Pemdes, Pemkot Batu Rencanakan Pembentukan Mulai Tahun Depan

Selain itu, Sanusi juga sempat bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI Abdul Muhaimin Iskandar di Kabupaten Malang. Di mana Kementerian Ekonomi Kreatif RI berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI. 

"Sementara petunjuknya di bagian dulu. Ikut di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan nanti ada sub bagian ekonomi kreatif. Artinya tidak membentuk dinas baru," ungkap Sanusi kepada JatimTIMES.com. 

Sehingga nantinya, di dalam Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang terdapat bagian yang khusus menangani bidang ekonomi kreatif. Di mana hal itu akan dilaksanakan pada tahun 2025. 

"Jadi digabung di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, (dilaksanakan) di tahun ini," kata Sanusi. 

Sementara itu, sebelumnya Wakil Bupati Malang Lathifah Shohib sempat bertemu dengan Menteri Ekonomi Kreatif RI Teuku Riefky Harsya di Jakarta pada Selasa (22/7/2025) lalu. Di mana dalam pertemuan tersebut, Lathifah memaparkan arah kebijakan dan strategi pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Malang. 

Baca Juga : Mana Penulisan yang Benar: HUT Ke-80 RI atau HUT RI Ke-80?

"Dengan menerapkan arah kebijakan dan strategi yang terencana dengan baik, diharapkan ekonomi kreatif di Kabupaten Malang dapat berkembang pesat, memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," jelas Lathifah dalam keterangannya. 

Selain itu, pihaknya juga sempat membahas mengenai adanya suatu bidang khusus untuk memperkuat kelembagaan ekonomi kreatif di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Hal itu merupakan langkah konkret dari Pemkab Malang untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Kabupaten Malang. 

"Langkah tersebut bertujuan agar pengelolaan sektor ekonomi kreatif lebih terstruktur dan terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah," pungkas Lathifah.