Petani Blitar Bangkit Lewat DBHCHT: Infrastruktur Tuntas, Produksi Meningkat

JATIMTIMES — Di tengah hamparan lahan tembakau Kecamatan Selopuro, Blitar, geliat pembangunan fisik tak hanya terlihat dari tanah yang terbelah untuk irigasi. Lebih dari itu, semangat gotong royong para petani juga merekah. 

Jalan usaha tani yang sebelumnya becek dan nyaris tak bisa dilalui kendaraan kini telah berubah menjadi jalur mulus. Irigasi kecil yang dulu mampet, kini mengalir lancar. Semua itu berkat alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2025.

Baca Juga : KUA-PPAS APBD 2025, Pemkot dan DPRD Fokus Dongkrak Ekonomi Surabaya  

Sebanyak 13 titik proyek fisik terdiri dari tujuh titik rehabilitasi jaringan irigasi tersier (JIT) dan enam titik pembangunan jalan usaha tani (JUT), yang tersebar merata di Kabupaten Blitar. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar yang menyasar desa penghasil tembakau, dengan Kecamatan Selopuro sebagai salah satu titik konsentrasi utama.

Yang mencengangkan, sebagian besar proyek ini rampung jauh lebih cepat dari target. Di Kecamatan Panggungrejo, pembangunan jalan usaha tani telah selesai 100 persen. Hal serupa juga terjadi pada rehabilitasi irigasi tersier di Selopuro dan beberapa titik di Gandusari.

“Kontraknya seharusnya berlangsung dari Juli hingga Oktober, atau maksimal akhir tahun. Tapi di lapangan, kita temukan realisasi pekerjaan yang sudah mencapai 80 persen, 90 persen, bahkan 100 persen pada akhir Juli,” ujar Matsafii, Kepala Bidang Prasarana Pertanian DKPP Kabupaten Blitar, saat ditemui di kantornya, Kamis, 24 Juli 2025.

DKPP telah melakukan monitoring dan evaluasi secara intens dalam beberapa pekan terakhir. Hasilnya: progres fisik proyek melesat dari jadwal. Menurut Matsafii, semangat gotong royong kelompok tani menjadi faktor utama.

“Saat saya tanya, kenapa bisa cepat, mereka jawab: ingin segera selesai agar bisa digunakan untuk aktivitas pertanian. Jadi mereka kerja cepat, penuh semangat,” ujarnya.

Pembangunan jalan usaha tani menjadi angin segar bagi petani di Blitar. Akses yang sebelumnya sulit dilalui, kini bisa dilewati kendaraan roda tiga dan bahkan mobil pick-up ringan. Jalan ini memudahkan transportasi pupuk dan hasil panen dari lahan menuju jalan utama.

Namun demikian, ada batasan teknis yang harus dipatuhi. Ketebalan jalan yang dibangun hanya sekitar 15 centimeter, sehingga tidak diperuntukkan bagi kendaraan berat seperti truk.

“Kalau dilalui truk, jalan cepat rusak. Karena spek jalan ini beda dengan yang dibangun PUPR,” kata Matsafii.

Selain akses jalan, aspek pengairan juga menjadi sorotan penting. Rehabilitasi jaringan irigasi tersier difokuskan untuk memastikan suplai air mencapai petak-petak sawah dan ladang tembakau.

“Air adalah penentu produktivitas, apalagi untuk tanaman tembakau yang butuh air cukup pada fase pertumbuhan,” tutur Matsafii.

JIT adalah jaringan kecil yang mengalirkan air dari saluran sekunder ke areal pertanian. Di atasnya ada jaringan sekunder dan primer yang dikelola instansi lain. Namun urusan irigasi tersier ini menjadi tanggung jawab DKPP.

Baca Juga : Profil Sudewo, Bupati Pati yang Bikin Geger Usai Naikkan PBB Sampai 250 Persen

Manfaat JIT tak hanya dirasakan petani tembakau. Karena dalam satu siklus tanam, lahan yang sama bisa ditanami padi atau jagung setelah panen tembakau. Semua komoditas itu, kata Matsafii, bergantung pada pengairan.

Semua kegiatan fisik ini dijalankan dengan skema swakelola. Artinya, dana langsung disalurkan ke rekening kelompok tani. Mereka yang mengerjakan, mereka pula yang bertanggung jawab.

Namun, skema ini tidak langsung berjalan mulus. Tidak semua kelompok tani memahami mekanisme swakelola, terutama terkait pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran. Karena itu, sebelum pelaksanaan proyek, DKPP Kabupaten Blitar mengintensifkan kegiatan sosialisasi.

“Sebelum proyek ini dilaksanakan, kami mengumpulkan kelompok-kelompok calon penerima, tidak hanya untuk program DBHCHT, tetapi juga untuk program lain seperti aspirasi dewan dan DAU,” ujar Matsafii. DKPP akan berperan sebagai fasilitator guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.

Meskipun anggarannya tergolong kecil, yakni sekitar Rp150 juta hingga Rp200 juta per titik, dampak yang dirasakan petani sangat nyata. Jalan yang sebelumnya rusak kini bisa dilalui. Lahan yang dulu kering kini teraliri air.

Bagi petani, ini bukan sekadar proyek infrastruktur. Ini adalah tumpuan harapan untuk memperbaiki produktivitas dan efisiensi kerja. Tak perlu lagi menyewa ojek motor untuk mengangkut hasil panen, atau membuat saluran darurat agar tanaman tidak kekeringan.

Proyek ini juga menumbuhkan semangat kolektif di kalangan petani. Mereka merasa dilibatkan, bukan hanya sebagai penerima bantuan, tapi juga sebagai pelaksana pembangunan.

“Petani jadi punya rasa memiliki. Mereka yang bangun sendiri, mereka pula yang menjaga,” kata Matsafii.

Semangat itu yang kini harus terus dirawat. Sebab di pundak para petani inilah, ketahanan pangan dan masa depan pertanian Kabupaten Blitar bergantung. Dan pada proyek-proyek seperti ini, sinergi antara negara dan rakyat terlihat nyata, tanpa seremoni tetapi dengan hasil yang bisa dirasakan langsung di tanah lapang.