Puguh DPRD Jatim Kupas Peluang dan Tantangan Menyambut Indonesia Emas 2045

JATIMTIMES - Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Puguh Wiji Pamungkas mengupas tantangan dan peluang dalam menyambut Indonesia Emas 2025. Hal ini disampaikan ketika menjadi narasumber dalam seminar publik di Universitas Gajayana (Uniga) Malang, Senin (4/8/2025).

Dalam seminar bertajuk "Ekspresi dan Prestasi dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045" itu, Puguh mengajak generasi muda untuk terus mengasah diri. "Menyiapkan diri menjadi iron stock bangsa dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi menjadi hal yang sangat penting," ujarnya.

Baca Juga : Dari Arya Blitar ke Sambernyawa: Warisan Perang Jawa dan Kebangkitan Takhta

Lebih lanjut, politisi PKS itu menilai, bonus demografi Indonesia memiliki potensi besar jika dikelola dengan baik. Kendati demikian, terdapat pula tantangan yang harus dihadapi. 

"Perlu adanya sinergi dan kolaborasi lintas sektoral untuk mewujudkan generasi tangguh, SDM berkualitas, agar memiliki daya saing yang luar biasa di masa mendatang," tandas legislator asal Dapil Malang Raya ini.

Pada aspek pendidikan misalnya, pemerintah dengan mandatory spending-nya saat ini masih memberikan porsi pembiayaan yang besar. Alokasi anggaran untuk pendidikan, baik di APBN maupun APBD, dipatok sekurang-kurangnya 20 persen.

"Saya pikir itu adalah wujud dari keberpihakan hadirnya pemerintah untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan Indonesia," papar Puguh. 

Di sisi lain, dia mengakui masih ada sejumlah catatan yang masih harus diperhatikan. Puguh menggarisbawahi, penyelenggaraan pendidikan di Indonesia masih tak luput dari beberapa isu penting. 

"Misalkan terkait dengan disparitas kualitas pendidikan, kemudian sarana-perasarana, kemudian kualitas guru dan tenaga pendidik, lalu kemampuan fiskal daerah, termasuk juga kemampuan fiskal sekolah di dalam menopang infrastruktur penyelenggaraan pendidikan tersebut," tandasnya. 

Terlepas dari beberapa tantangan itu, Puguh menilai, kebijakan pemerintah khususnya di Jatim, dalam mewujudkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan sudah cukup progresif. "Pemprov melalui berbagai macam inovasi dan inisiasi yang dilakukan oleh DPRD Jatim, saya pikir sudah banyak hal yang mulai dilakukan," lanjutnya. 

Puguh mengapresiasi program Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) yang diberlakukan baik untuk sekolah negeri maupun swasta di Jatim. Anggaran BPOPP tersebut lebih dari Rp 1 triliun per tahun.

Baca Juga : Usai Dikukuhkan, PGRI Kota Malang Fokuskan Pelatihan Koding dan AI untuk Guru

"Ini sebagai penguat dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang diberikan oleh pemerintah pusat. Saya pikir ini juga salah satu wujud keberpihakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Jawa Timur," paparnya.

Sebagai informasi, dalam kesempatan tersebut hadir pula Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII Jatim Dyah Sawitri. Kegiatan dibuka oleh Rektor Uniga Ernani Hadiyati yang juga turut memberikan sambutannya.

Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak sedianya juga dijadwalkan menjadi salah satu pembicara. Hanya saja, orang nomor dua di Jatim itu batal hadir karena ada agenda mendadak di tempat lain.