Dispangtan Kota Malang Minta Instansi Tak Sajikan Makanan Berbasis Beras saat Rapat

JATIMTIMES - Langkah  Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi beras dan terigu makin  serius. Melalui Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang, berbagai program digencarkan sebagai bentuk implementasi Perpres Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dispangtan Kota Malang Elfiatur Roikhah menyampaikan bahwa pihaknya bahkan akan mulai mengimbau berbagai instansi. Hal itu agar dalam setiap kegiatan resmi, seperti rapat, tidak lagi menyajikan makanan berbasis beras atau terigu.

Baca Juga : Konsumsi Pangan Non-Beras di Kota Malang Meningkat, Angkanya di Atas Target Nasional 

“Melalui Dispangtan kami mengimbau mengurangi sajian makanan yang berbahan beras dan terigu. Sehingga penganekaragaman pangan berbagan lokal semakin digemari dan dibutuhkan masyarakat. Seperti umbi-umbian misalnya. Hal ini berlaku baik di acara resmi, rapat, dan keluarga,” ujar Elfiatur, Kamis (31/7/2025). 

Upaya ini bukan sekadar imbauan. Dispangtan Kota Malang secara aktif juga telah menggelar pelatihan pengolahan pangan lokal non-beras dan non-terigu yang melibatkan ratusan peserta dari berbagai kelurahan.

Pelatihan berlangsung selama tiga hari, mulai 29 hingga 31 Juli 2025, diikuti oleh 240 peserta dari tiga kecamatan: Klojen, Lowokwaru, dan Blimbing. Setiap harinya, 80 peserta yang berasal dari empat kelurahan mendapatkan edukasi dan praktik langsung mengolah bahan pangan lokal, seperti ubi jalar, menjadi makanan siap saji bernilai gizi dan ekonomi tinggi.

Program ini merupakan tindak lanjut dari bantuan bibit ubi jalar yang sebelumnya telah diberikan kepada 115 kelompok urban farming di Kota Malang. Bibit tersebut berasal dari sinergi antara Dispangtan, Bank Indonesia, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB). Beberapa kelompok bahkan sudah mulai memanen dan mengolah hasilnya.

“Pelatihan ini penting karena selama ini masyarakat cenderung menganggap pangan lokal seperti ubi hanya bisa dikukus. Padahal, dengan inovasi, bahan tersebut bisa diolah menjadi makanan menarik dan bernilai jual,” jelas Elfiatur.

Dispangtan juga menginisiasi program One Day No Rice setiap hari Jumat. Program ini kini masih difokuskan pada komunitas-komunitas binaan seperti kelompok urban farming, PKK, dan organisasi perempuan seperti Aisyiyah, Muslimat, dan Fatayat.

Baca Juga : Jawab Keresahan Warga, Bupati Ngawi Tegaskan Tiap Kecamatan Adakan Karnaval Budaya HUT RI 

Berdasarkan data Dispangtan, konsumsi pangan non-beras di Kota Malang terus mengalami peningkatan. Pada 2023, konsumsi non-beras hanya berada di angka 4 persen. Tahun ini, capaian meningkat menjadi 4,2 persen, melebihi target yang dipatok pemerintah.

Meski masih kecil dibandingkan dengan konsumsi beras nasional yang mendominasi 96 persen kebutuhan pangan masyarakat, angka ini dinilai sangat positif dan progresif, mengingat Kota Malang adalah kota metropolitan dengan keterbatasan lahan produksi pangan.

“Kami berharap ke depan, tidak hanya rumah tangga tapi juga seluruh instansi dan komunitas bisa ikut mengubah pola konsumsi. Dengan begitu, kita bisa memperkuat ketahanan pangan lokal dan mengurangi ketergantungan pada beras,” pungkas Elfiatur.