BKD Ajukan Tambahan Rp1,6 Miliar untuk Pornas Korpri, Jadi Atensi Komisi A DPRD Jatim

JATIMTIMES - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur (Jatim) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,6 miliar dalam Perubahan APBD 2025, yang dialokasikan untuk mengirimkan kontingen pada ajang Pornas Korpri 2025 di Palembang, Oktober mendatang. Usulan tersebut mendapat perhatian serius dari Komisi A DPRD Jatim. 

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim Agus Cahyono menjelaskan bahwa alokasi anggaran untuk Pornas Korpri belum sepenuhnya terakomodasi dalam APBD 2025. BKD awalnya mengajukan anggaran sebesar Rp1,9 miliar. Namun karena efisiensi, anggaran tersebut dipangkas menjadi Rp300 juta. 

Baca Juga : Ada Monopoli Pupuk Subsidi, Komisi B DPRD Jember Gelar RDP, Minta Disperta Perketat Pengawasan

BKD kini mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,6 miliar untuk mendukung keikutsertaan kontingen Jatim. Agus Cahyono juga telah mendapatkan penjelasan terkait konsekuensi jika pengajuan tambahan anggaran tidak disetujui. 

“Jika tambahan anggaran tidak diakomodasi, BKD akan mengirim cabang olahraga (cabor) yang sesuai dengan anggaran tersedia, dengan prioritas pada cabor dengan personel sedikit dan potensi meraih medali emas. Misal tenis meja yang sedikit personel, ketimbang cabor seperti sepak bola yang membutuhkan personel lebih banyak,” jelas Agus, Rabu (16/7/2025).

Politisi PKS ini menekankan bahwa isu ini akan menjadi atensi Komisi A dan akan dibahas untuk mendapatkan rekomendasi tambahan anggaran. Apalagi, kontingen yang dikirimkan juga membawa nama Jatim saat berlagak.

“Itu termasuk menjadi atensi di komisi A, nanti akan kita bahas dan kita akan jadikan rekomendasi untuk mendapatkan tambahan anggaran,” tegas legislator asal Jatim IX (Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan, Ngawi) itu.

Lebih lanjut, Komisi A juga masih terus mendalami usulan tambahan anggaran dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lain dalam Perubahan APBD 2025. Agus menyebut, beberapa OPD telah melaporkan tambahan anggaran yang sudah diakomodasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sementara usulan lain yang belum terakomodasi akan dievaluasi lebih lanjut.

“Beberapa OPD melaporkan tambahan anggaran di APBD Perubahan yang sudah diakomodir oleh TAPD. Ada juga usulan tambahan yang belum diakomodasi, yang akan kami rapatkan dan evaluasi di Komisi A untuk memberikan rekomendasi ke Badan Anggaran (Banggar), khususnya untuk menentukan skala prioritas mitra Komisi A,” ujar Agus.

Baca Juga : Manfaatkan Pemutihan PKB Jatim 2025, Ratusan Ojol di Surabaya Serbu Samsat Setiap Hari

Komisi A juga akan terus berkoordinasi dengan Banggar untuk memastikan usulan anggaran yang diajukan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.

Terkait proses penganggaran, Agus menyampaikan adanya perubahan pola pembahasan anggaran, yang kini dilakukan sebelum penetapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Menurutnya, pola baru ini lebih baik karena memungkinkan pembahasan yang lebih matang, sehingga mengurangi perubahan signifikan pada tahap pembahasan APBD.

“Memang lebih lebih bagus ketika KUA PPAS itu sudah semi matang ya, artinya sudah ada pembahasan yang jelas sehingga nanti tidak banyak perubahan di pembahasan APBD,” ungkapnya.