Anggaran Percepatan Penanganan Stunting Kabupaten Malang Naik Jadi Rp 177 Miliar

JATIMTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang terus berupaya melakukan berbagai terobosan dan percepatan dalam menangani permasalahan stunting atau kondisi gagal tumbuh bagi para balita di Kabupaten Malang. 

Wakil Bupati Malang Lathifah Shohib menyampaikan, bahwa sebagai wujud komitmen untuk melakukan percepatan penanganan stunting di Kabupaten Malang, Pemkab Malang telah menambah anggaran untuk Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) Kabupaten Malang sebesar Rp 1 miliar. 

Baca Juga : PHRI Kota Batu: Efisiensi Anggaran Sebabkan Perhotelan Limbung, Pendapatan Turun 30 Persen

Di mana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang Tahun Anggaran (TA) 2024 lalu, alokasi anggaran untuk TPPS sebesar Rp 176 miliar, sedangkan pada APBD Kabupaten Malang TA 2025 alokasi anggaran yang digelontorkan menjadi Rp 177 miliar.  

Menurut Lathifah, kecilnya penambahan anggaran untuk TPPS Kabupaten Malang merupakan salah satu dampak terkait dengan kebijakan efisiensi anggaran yang sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025. 

"Insya Allah dari Rp 176 miliar menjadi Rp 177 miliar, itu untuk TPPS. Karena efisiensi kita tidak bisa memberikan anggaran yang banyak," ungkap Lathifah kepada JatimTIMES.com. 

Pejabat perempuan yang dulu pernah menjabat sebagai Anggota Komisi X DPR RI ini menjelaskan, bahwa untuk meningkatkan penambahan anggaran TPPS Kabupaten Malang, Lathifah mendorong kepada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Malang dapat menyalurkan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk penanganan kecepatan stunting di Kabupaten Malang. 

"Lebih kita tingkatkan keterlibatan CSR. Diharapkan dana non APBD dan dana non APBN bisa kita dapatkan dari CSR untuk penanganan stunting. Karena kualitas ke depan tergantung pada bagaimana kesehatan mereka, kemudian layanan dasarnya terpenuhi yakni pendidikan dan kesehatan," jelas Lathifah. 

Lathifah yang sebelum terjun ke dunia politik telah 25 tahun menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) guru di sebuah satuan lembaga pendidikan ini menyebutkan, bahwa dalam satu tahun dua kali, posyandu-posyandu yang ada di Kabupaten Malang selalu rutin menggelar bulan timbang untuk mengetahui kondisi prevalensi stunting di masing-masing wilayah. 

Berdasarkan data prevalensi stunting dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, untuk bulan timbang Februari 2025 sebesar 6,26 persen. Sedangkan prevalensi bulan timbang pada Februari 2024 sebesar 6,15 persen. Sehingga terjadi kenaikan sekitar 0,11 persen yang disebabkan oleh jumlah balita yang dilakukan penimbangan. 

Baca Juga : Ini Dugaan Penyebab Jatuhnya Air India 171 yang Tewaskan 241 Penumpang

Untuk bulan timbang Februari 2024 sebanyak 9.515 balita yang ditimbang dan diukur dari total balita di Kabupaten Malang sebanyak 156.791 anak. Sedangkan pada bulan timbang Februari 2025, terdapat 9.829 balita yang ditimbang dan diukur dari total balita sebanyak 156.948 anak. 

Menurut Lathifah, meskipun setiap tahun dari pemerintah pusat melakukan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) di Kabupaten Malang, pihaknya mengaku akan menggunakan data bulan timbang sebagai acuan dalam upaya percepatan penurunan stunting. 

"Tidak pernah sinkron (antara SSGI dengan data bulan timbang). Karena SSGI dilakukan nasional kemudian yang disurvei itu acak, kalau bulan timbang riil ditimbang di posyandu-posyandu yang dilaksanakan satu tahun dua kali," jelas Lathifah. 

Lebih lanjut, pihaknya akan terus melakukan berbagai upaya untuk mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Malang. Di antaranya penambahan anggaran, kemitraan dan kolaborasi berbagai pihak, serta pendidikan parenting kepada calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan. 

"Selain itu juga kegiatan penyuluhan-penyuluhan terkait gizi dan kesehatan, cara memasak, pola asupan gizi yang diberikan kepada balita dan sebagainya. Itu semua sudah dilakukan, tetapi perlu ditingkatkan," pungkas Lathifah.