Pemkab Malang Raih Opini WTP ke-11 Kali Berturut-turut 

JATIMTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Malang Tahun 2024 dari Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan RI di Provinsi Jawa Timur. 

Prosesi penyerahan laporan hasil pemeriksaan atau LHP opini WTP dari Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur dilakukan oleh Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kantor Perwakilan BPK RI di Provinsi Jawa Timur Ayub Amali kepada Wakil Bupati Malang Lathifah Shohib yang hadir mewakili Bupati Malang HM. Sanusi yang pada Rabu (28/5/2025) sedang berada di Manado untuk menerima pengarahan khusus dari Presiden RI Prabowo Subianto bersama seluruh anggota Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi). 

Baca Juga : Besok 29 Mei Libur Kenaikan Yesus Kristus, Diikuti Long Weekend

Di mana Lathifah menerima laporan hasil pemeriksaan dari Kantor Perwakilan BPK RI di Provinsi Jawa Timur bersama Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi dan didampingi oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Nurcahyo. 

Adanya laporan hasil pemeriksaan opini WTP atas LKPD Kabupaten Malang Tahun 2024 dari BPK RI di Provinsi Jawa Timur ini menjadikan Pemkab Malang meraih opini WTP 11 kali berturut-turut dari Kantor Perwakilan BPK RI di Provinsi Jawa Timur. Pasalnya, sejak tahun 2013 Pemkab Malang telah meraih predikat opini WTP terhadap LKPD Kabupaten Malang. 

"Alhamdulillah Pemerintah Kabupaten Malang berhasil meraih opini WTP ke 11 berturut-turut. Capaian ini berkat kerja keras seluruh kepala organisasi perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah," ungkap Lathifah dalam keterangannya, Rabu (28/5/2025). 

Pihaknya menjelaskan, adanya opini WTP dari Kantor Perwakilan BPK RI di Provinsi Jawa Timur ini menunjukkan laporan keuangan Pemkab Malang telah menyajikan secara wajar semua hal yang menyangkut material posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 

Selain itu, penyerahan laporan hasil pemeriksaan keuangan dari Kantor Perwakilan BPK RI di Provinsi Jawa Timur ini merupakan bukti bahwa Pemkab Malang telah mengelola keuangan daerah dengan baik dan transparan. 

Baca Juga : Jadwal Misa Kenaikan Yesus Kristus 2025 di Malang Raya, Catat Tanggal dan Jamnya

"Dengan pencapaian ini, Pemkab Malang mempertahankan predikat WTP sejak tahun 2013. Pencapaian ini menunjukkan komitmen Pemkab Malang dalam menjalankan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan bertanggung jawab," tutur Lathifah. 

Sementara itu, pihaknya mengimbau kepada seluruh kepala perangkat daerah beserta seluruh jajaran di bawahnya untuk terus menjaga kualitas pengelolaan keuangan dan dapat menjalin kerja sama dengan Kantor Perwakilan BPK RI di Provinsi Jawa Timur dalam pemeriksaan laporan keuangan daerah. 

"Hasil ini dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja dan mempertahankan predikat WTP di masa depan," pungkas Lathifah.