Dana Nganggur Rp2 Triliun, Fraksi PKS DPRD Jatim Soroti Rendahnya Serapan Infrastruktur

JATIMTIMES – Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) menyoroti tajam performa pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang menyisakan dana tak terserap mencapai Rp2,05 triliun. Selain itu, sorotan tertuju pada rendahnya realisasi belanja modal pada sektor infrastruktur dasar serta belanja pegawai.

Hal ini disampaikan langsung oleh Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Jatim,l Puguh Wiji Pamungkasmsaat menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Senin (29/6/2026). 

Baca Juga : Peredaran Rokok Ilegal Masih Marak di Kota Batu, Toko Kelontong Junrejo Jadi Sasaran Empuk

Fraksi PKS mencatat realisasi belanja daerah hanya menyentuh angka Rp31,20 triliun atau 93,82 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp33,25 triliun. Tingkat serapan ini mengalami penurunan dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya yang mampu menembus 96,14 persen.

"Secara umum tingkat realisasi tersebut menunjukkan sebagian besar program telah berjalan. Namun masih terdapat anggaran lebih dari Rp2 triliun yang belum terealisasi. Hal ini perlu dievaluasi secara komprehensif agar diketahui faktor-faktor penyebabnya dan tidak terulang pada tahun anggaran berikutnya," ujar Puguh.

Legislator asal Dapil Malang Raya ini memberikan perhatian khusus pada sektor pembangunan fisik jangka panjang. Meski total belanja modal secara akumulatif mencapai 92,47 persen, pos anggaran spesifik untuk jalan, jaringan, dan irigasi justru menjadi komponen dengan realisasi terendah dibanding komponen belanja modal lainnya, yakni baru menyentuh 86,64 persen. 

Ia menilai keterlambatan eksekusi ini merugikan masyarakat karena menghambat roda ekonomi dan konektivitas wilayah. "Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi merupakan investasi jangka panjang bagi masyarakat," paparnya.

"Serapannya perlu terus ditingkatkan agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat di seluruh Jawa Timur," sambung sekretaris Fraksi PKS ini.

Di samping sektor infrastruktur fisik, pihaknya juga mempertanyakan realisasi belanja pegawai yang hanya mentok di angka 89,56 persen. Mengingat belanja operasi rutin mengonsumsi porsi terbesar dalam struktur keuangan daerah, pemerintah dituntut memberikan penjelasan transparan agar defisit serapan ini tidak mengorbankan kualitas pelayanan publik.

"Belanja operasi merupakan komponen terbesar dalam struktur APBD. Karena itu, efisiensi belanja rutin harus terus ditingkatkan, tetapi rendahnya realisasi belanja pegawai juga perlu mendapat penjelasan agar tidak berdampak terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Baca Juga : Cara Mengurus Barang Tertinggal di Kereta Jarak Jauh, Simak Prosedur dan Batas Waktu Pengambilannya

Menyikapi kemunduran performa serapan anggaran ini, Puguh mendesak Pemerintah Provinsi Jatim segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang mencatatkan rapor merah dalam penyerapan anggaran.

Puguh menekankan agar momentum pembahasan pertanggungjawaban APBD ini digunakan sebagai instrumen perbaikan tata kelola yang konkret, bukan sekadar menggugurkan kewajiban birokrasi tahunan.

"Kami berharap pembahasan pertanggungjawaban APBD ini tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi juga menjadi momentum memperbaiki tata kelola anggaran agar lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Jawa Timur," pungkas Puguh.