Erma DPRD Jatim Dorong Pengetatan Lalu Lintas Hewan Kurban Jelang Iduladha

JATIMTIMES – Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim), Erma Susanti, mendorong pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk memperketat pengawasan lalu lintas hewan kurban menjelang Hari Raya Iduladha. 

Langkah ini dinilai mendesak untuk mencegah eskalasi wabah, khususnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), yang kerap mengancam sentra-sentra peternakan di Jatim.

Baca Juga : Wabup Lathifah Hadiri Halalbihalal dan Peluncuran Buku Sejarah PMII Cabang Malang

Erma mendorong Dinas Peternakan (Disnak) Jatim untuk meningkatkan frekuensi monitoring lapangan dan menerapkan protokol biosekuriti yang ketat, termasuk karantina kandang guna memitigasi risiko kontaminasi virus dari mobilitas manusia maupun kendaraan. “Pencegahan harus dilakukan sejak dini. Kandang perlu dijaga ketat, lalu lintas orang dibatasi, dan hewan yang terindikasi segera mendapatkan penanganan, termasuk pengobatan dan pemberian nutrisi yang baik,” ungkap Erma Susanti, Senin (27/4/2026).

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini memberikan catatan kritis bahwa kerentanan ternak sering kali berawal dari kelonggaran pengawasan di tingkat hulu. Ia menyoroti bahwa interaksi fisik di area kandang tanpa sterilisasi merupakan jalur transmisi virus yang paling cepat namun sering terabaikan.

Menurutnya, penguatan pengawasan tidak boleh hanya berhenti pada pemeriksaan administratif di pos-pos perbatasan wilayah, melainkan harus menyentuh manajemen internal kelompok ternak. Lokalisasi penanganan pada hewan yang menunjukkan gejala klinis menjadi kunci agar virus tidak menyebar secara eksponensial ke ternak sehat lainnya.

Erma juga menekankan bahwa setiap hewan yang akan didistribusikan antarwilayah wajib mengantongi surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) atau registrasi resmi dari tenaga medis veteriner. Dokumen ini merupakan jaminan bagi konsumen bahwa hewan kurban tersebut layak dikonsumsi dan bebas dari patogen berbahaya.

Di sisi lain, ia meminta para peternak untuk proaktif melakukan pelaporan mandiri. Sinergi antara peternak dan petugas kesehatan di lapangan harus diperkuat agar setiap anomali kesehatan pada hewan dapat langsung tertangani sebelum menjadi wabah yang meluas.

Baca Juga : Jember Masuk Ancaman Megatrust, BPBD Sebut 7 Kecamatan Rentan Bencana

Guna menekan risiko penularan di pasar hewan konvensional yang cenderung padat, Erma menyarankan masyarakat maupun panitia kurban untuk mengutamakan transaksi langsung dari kandang peternak. Strategi ini dinilai lebih efektif dalam memutus rantai kontak fisik hewan dengan lingkungan luar yang potensial terkontaminasi.

Bagi Erma, pengetatan ini adalah upaya nyata untuk melindungi nilai ekonomi peternak. Sebagai lumbung ternak nasional, stabilitas kesehatan hewan di Jawa Timur berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan stabilitas harga daging secara regional.

“Jangan sampai peternak merugi karena kurangnya pengawasan. Ini momen penting bagi mereka untuk mendapatkan nilai ekonomi maksimal dari ternaknya,” pungkas Erma.