Balai Besar Pemdes Berbenah, Tekankan SDM Unggul dan Layanan Transparan untuk Desa

JATIMTIMES – Balai Besar Pemerintahan Desa (Pemdes) menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya bagi pemerintahan desa. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 dan 29 yang menekankan pelayanan harus transparan, akuntabel, dan tidak berbelit-belit.

Kepala Balai Besar Pemdes Moh Zein Afif menyampaikan bahwa peningkatan kualitas layanan dimulai dari penguatan sumber daya manusia (SDM). SDM yang unggul dinilai menjadi kunci agar peserta pelatihan, seperti kepala desa dan perangkatnya, mampu mengimplementasikan ilmu yang didapat saat kembali ke wilayah masing-masing.

Baca Juga : Gelar Rakor Lintas Instansi, DKPPP Jember Sinkronkan Aturan BBM Bersubsidi Nelayan 

Hal tersebut ia sampaikan saat memberikan arahan para Forum Komunikasi Publik bertajuk Penyesuaian Standar Pelayanan Sebagai Pedoman Penyelenggaraan Layanan yang Berkualitas, Cepat, Mudah, Terjangkau dan Terukur, Kamis (23/5/2026).

“Ketika peserta datang ke sini, kami pastikan mereka pulang membawa ilmu yang bisa diterapkan. Maka SDM kami harus benar-benar siap dan berkualitas,” ujar Afif. 

Selain SDM, Balai Pemdes juga memperhatikan sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Mulai dari penyediaan area parkir yang ramah disabilitas, akses jalan yang memadai, hingga ruang layanan yang terbuka dan transparan.

Setiap tamu yang datang akan diarahkan terlebih dahulu ke Unit Layanan Administrasi (ULA) untuk mendapatkan informasi kebutuhan secara jelas sebelum dilayani lebih lanjut. Hal ini dilakukan agar pelayanan lebih tertata dan tidak membingungkan.

“Kami ingin semua proses itu jelas. Tamu datang, diterima dengan baik, kebutuhannya apa, lalu diarahkan. Tidak langsung masuk tanpa prosedur,” jelasnya.

Tak hanya itu, fasilitas penunjang seperti kamar mandi dan akses khusus bagi penyandang disabilitas juga menjadi perhatian dalam upaya memberikan pelayanan inklusif.

Pada 2025, Balai Pemdes mencatat capaian positif dengan meraih nilai A+ dalam penilaian pelayanan. Meski demikian, pihaknya menegaskan akan terus berbenah melalui berbagai masukan, salah satunya melalui forum publik yang melibatkan kepala desa, akademisi, praktisi, hingga perwakilan organisasi.

Forum tersebut diharapkan menjadi wadah evaluasi untuk memperbaiki kekurangan, seperti penyediaan kotak aduan maupun optimalisasi layanan berbasis aplikasi.

Baca Juga : Paripurna LKPJ 2026, Bupati Tegaskan Komitmen Tingkatkan Kinerja Pemerintahan 

“Kami ingin terus meningkatkan kualitas layanan. Kalau ada kekurangan, kami perbaiki bersama,” tambahnya.

Balai Pemdes juga mendorong desa-desa di Kabupaten Malang untuk mencontoh standar pelayanan yang diterapkan. Dengan jumlah 378 desa, peningkatan kualitas layanan dinilai harus dilakukan secara merata, meski tetap menyesuaikan kondisi dan kearifan lokal masing-masing.

Adapun tantangan utama yang masih dihadapi adalah kualitas SDM serta keterbatasan sarana prasarana di sejumlah desa. Selain itu, aspek responsivitas pelayanan juga menjadi perhatian, terutama dalam pelayanan administrasi seperti surat-menyurat.

“Kadang masyarakat datang, kepala desa ada, tapi petugas yang menangani belum siap. Ini yang harus diperbaiki,” ujarnya.

Melalui peningkatan SDM dan pembenahan fasilitas, diharapkan pelayanan publik di tingkat desa semakin optimal, sehingga masyarakat dapat merasakan layanan yang cepat, mudah, dan memuaskan.