Tanggapan Puguh, Anggota DPRD Jatim, soal Efisiensi Anggaran: Layanan Publik Tetap Aman, Siapkan Pengawasan

JATIMTIMES - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur H Puguh Wiji Pamungkas menyelenggarakan kegiatan reses serap aspirasi, Jumat (21/2/2025). Agenda yang berlangsung di Kecamatan Klojen, Kota Malang tersebut menjadi ruang diskusi bagi masyarakat dalam menyampaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi.

Alhasil, warga terlihat antusias saat menyampaikan aspirasi mereka. Terutama terkait kebijakan anggaran dan dampaknya terhadap pembangunan di lingkungan sekitar.

Baca Juga : Rute Jakarta-Surabaya Terfavorit, 10 Ribu Tiket Damri Ludes Terjual untuk Mudik Lebaran 2025

Pada sesi diskusi, Faiqoh,warga Kelurahan Oro-Oro Dowo, turut menyoroti isu pengurangan anggaran di berbagai sektor yang belakangan ramai diperbincangkan. Ia mempertanyakan apakah efisiensi anggaran ini akan berdampak hingga pada struktur RT/RW serta pembangunan infrastruktur.

"Seperti jalan berlubang yang membutuhkan perbaikan dengan segera apakah nantinya juga akan terdampak efisiensi anggaran?" ujarnya.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Puguh  menegaskan pemerintah telah menyatakan efisiensi anggaran tidak akan mepengaruhi program yang telah berjalan. Sebaliknya, Puguh mengibaratkan kebijakan tersebut seperti menghilangkan lemak dalam tubuh tanpa mengganggu fungsi utamanya.

"Artinya, pengurangan anggaran dilakukan pada aspek-aspek yang dianggap kurang efektif tanpa mengganggu layanan publik yang esensial," terang Puguh dalam konfirmasinya kepada JatimTIMES.

Meski demikian, Puguh selaku anggota DPRD mengaku akan tetap memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak akan menghambat pembangunan dan pelayanan masyarakat. "Hal seperti ini perlu kita awasi bersama agar program yang sudah berjalan tetap bisa dinikmati oleh masyarakat," ujar politikus PKS itu.

Baca Juga : 113 Orang Mengungsi akibat Banjir di Driyorejo Gresik, Ini Langkah Pemprov Jatim

Pria asal Wajak, Malang, ini juga menekankan, dirinya yang kini sebagai wakil rakyat akan terus mengawal kebijakan anggaran agar tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat. Terutama dalam hal pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.

"Kegiatan reses ini menjadi bukti nyata bahwa dialog antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam proses pembangunan. Sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar dapat sesuai dengan kebutuhan dan harapan warga," pungkasnya.