Meski Anggaran Diefisiensi, Pendidikan di Kota Malang Dipastikan Tak Terdampak

JATIMTIMES - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana memastikan bahwa pendidikan di Kota Malang tak akan begitu terdampak efisiensi anggaran yang tengah dilakukan pemerintah. 

Jana, sapaan akrabnya mengatakan bahwa sebenarnya pihaknya pun tak bisa menghindari adanya kebijakan efisiensi. Namun menurutnya, efisiensi tetap dapat dilakukan pada beberapa hal.

Baca Juga : Waspada Penipuan Program e-Toll Gratis Rp 500 Ribu yang Catut Nama Jasa Marga

"Kita akan pendidikan itu sudah standart untuk dananya. Jadi kalau efisiensi yang bisa efisiensi di kami hanya ATK (alat tulis kantor), makan minum, perjalanan dinas kepala dinas anak buah, saya kira itu," jelas Jana. 

Sehingga dirinya memastikan bahwa anggaran tersebut tidak banyak berkaitan langsung dengan mutu pendidikan. Artinya, ia memastikan efesiensi yang dilakukan Disdikbud tak akan mempengaruhi mutu pendidikan di Kota Malang. 

"Untuk mutu nggak ada pengaruh. Ada efisiensinya, tapi kami nggak mungkin akan mengefisiensi Bosda, kan nggak mungkin. Gaji juga nggak mungkin," tegas Jana. 

Namun dirinya masih belum dapat memastikan berapa besar anggaran yang akan diefisiensi. "Karena masih dibahas. Dikit banget," imbuh Jana. 

Seperti yang diketahui, Pemerintah Pusat memangkas anggaran pendidikan yang melekat pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Pemangkasan yang dilakukan juga terbilang cukup besar. Dari yang semula sebesar Rp 33,5 triliun menjadi Rp 26,2 triliun.

Jana mengaku, sejauh ini dari informasi yang ia himpun, pemangkasan anggaran pusat baru dilakukan untuk dana alokasi khusus (DAK). Untuk di Kota Malang, anggaran yang turut terdampak pemangkasan DAK yakni ada di Dinas PU. 

Baca Juga : Atap Ambruk Diterjang Angin, Warga di Desa Sumberejo Kota Batu Terpaksa Mengungsi

"Tapi kalau Bosnas, sertifikasi, nggak akan dikurangi. Nggak berani. Gaji kok," tutur Jana.

Menurutnya, efisiensi di sektor pendidikan harus dilakukan dengan begitu cermat. Pasalnya, di Kota Malang anggaran pendidikan banyak digunakan untuk kebutuhan operasional sekolah. 

"Karena sektor pendidikan adalah mayoritas untuk operasional sekolah. Kalau sekolah mau di efisiensi itu nggak bisa karena untuk gaji. Mosok ora (tidak) digaji," pungkas Jana.