Efisiensi Anggaran Tak Goyahkan Rastrada dan Sekolah Gratis di Kota Blitar

JATIMTIMES - Meski pemerintah pusat menerapkan efisiensi anggaran, Pemerintah Kota Blitar memastikan program bantuan Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) tetap berjalan pada 2025. Namun, ada perubahan signifikan dalam skema penyalurannya. Jika sebelumnya bantuan diberikan langsung dalam bentuk beras, tahun depan masyarakat miskin harus menukarkan voucher untuk mendapatkan hak mereka.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Blitar Tri Iman Prasetyo menegaskan bahwa program Rastrada masih menjadi prioritas pemerintah daerah. Ia menyebut program yang telah berlangsung sejak 2019 ini berperan penting dalam membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan pokok.

Baca Juga : Deklarasi Damai Baru Usai, 45 Oknum Pesilat di Blitar Malah Bikin Onar

“Program ini telah berjalan selama enam tahun dan terbukti membantu masyarakat. Kami tetap melanjutkannya meski ada efisiensi anggaran,” ujarnya, Kamis (13/2/2025). 

Saat ini, pemerintah tengah melakukan verifikasi data penerima manfaat untuk memastikan jumlah keluarga yang berhak mendapatkan bantuan. Namun, Tri Iman belum dapat memastikan besaran anggaran yang akan dialokasikan untuk program ini.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima 10 kilogram beras per bulan. Namun, Wali Kota Blitar Santoso menyebut bahwa mulai tahun depan, penyaluran bantuan akan dilakukan dengan sistem voucher.

“Ada perubahan mekanisme. Bantuan yang sebelumnya diberikan langsung, nantinya akan berbasis voucher,” kata Santoso.

Meski sudah mengumumkan perubahan tersebut, pemerintah kota belum menjelaskan secara rinci bagaimana skema penukaran voucher akan berjalan. Santoso hanya memastikan bahwa lokasi penukaran akan berbeda dari sebelumnya, tetapi tetap mudah dijangkau oleh masyarakat.

Perubahan ini menimbulkan berbagai pertanyaan di kalangan publik. Sejumlah warga khawatir sistem baru ini justru menambah kesulitan, terutama bagi penerima yang tidak terbiasa dengan mekanisme digital atau sistem administratif yang rumit.

Pengalaman di daerah lain menunjukkan bahwa skema bantuan berbasis voucher sering kali menghadapi kendala teknis. Beberapa di antaranya adalah distribusi voucher yang tidak merata, antrean panjang di titik penukaran, hingga kemungkinan keterlambatan dalam penyediaan stok beras di lokasi yang ditentukan.

Baca Juga : Berikut Rekomendasi Hunian Sekaligus Investasi Masa Depan di Kota Batu

Selain Rastrada, Tri Iman juga memastikan bahwa program sekolah gratis bagi warga Kota Blitar dari jenjang SD hingga SMP tetap akan berjalan tahun ini. Pendidikan gratis masih menjadi salah satu kebijakan yang dipertahankan meskipun ada penyesuaian anggaran di berbagai sektor.

"Kami pastikan program sekolah gratis bagi warga Kota Blitar dari jenjang SD hingga SMP tetap berlanjut tahun ini, meskipun ada efisiensi anggaran. Pendidikan gratis ini merupakan komitmen pemerintah untuk memastikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat," ujar Tri Iman Prasetyo.

Pemerintah Kota Blitar tampaknya ingin merancang sistem bantuan yang lebih tertata dan transparan. Namun, tanpa kejelasan teknis, perubahan ini justru berisiko menimbulkan kebingungan dan memperlambat distribusi kepada masyarakat yang membutuhkan.

Bagi keluarga miskin, yang terpenting bukanlah perubahan skema, melainkan kepastian bahwa bantuan tetap bisa mereka terima tanpa hambatan. Kini, publik menunggu apakah pemerintah bisa merancang sistem yang lebih efektif, atau justru menciptakan persoalan baru dengan kebijakan yang belum matang.