Awak Media Kena Gelombang PHK, AJI Indonesia Kritik Keputusan Prabowo Soal Efisien Anggaran

JATIMTIMES - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengkritik keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memangkas anggaran kementerian dan lembaga, termasuk bagi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) seperti Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI). 

Adapun kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN serta APBD Tahun Anggaran 2025. 

Baca Juga : Hasil Lengkap Liga Champions: Real Madrid Tumbangkan Man City, PSG, Dortmund, Juventus Menang

Pemotongan anggaran yang cukup besar terhadap operasional RRI dan TVRI berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) ratusan jurnalis dan kontributor. 

Ketua AJI Indonesia, Nany Afrida mengaku sangat prihatin terhadap kondisi RRI dan TVRI yang terdampak dari keputusan Presiden Prabowo. 

“Keputusan efisiensi ini dipastikan berdampak pada penurunan kualitas siaran atau produk jurnalistik yang dihasilkan dua media layanan publik ini karena mereka yang terkena PHK juga meliputi jurnalis dan reporter lapangan,” ungkap Nany. 

Dalam UU No. 32/2002 Tentang Penyiaran menyebutkan Lembaga Penyiaran Publik seperti RRI dan TVRI harus independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan pada masyarakat. RRI dan TVRI berperan memberikan informasi, pendidikan dan kontrol sosial.

RRI yang seusia Republik dan TVRI hadir untuk mempertahankan negara, alat perjuangan untuk mencapai cita-cita proklamasi, kebhinekaan, dan mengedepankan persatuan kesatuan nasional. Dengan kata lain, dua media ini mempunyai peran untuk menjaga keutuhan Republik Indonesia.

Nany mengatakan saat ini masih masyarakat masih sangat bergantung pada TVRI dan RRI. Jika kedua media tersebut berhenti beroperasi, maka masyarakat bisa saja kehilangan sumber informasi yang akurat. 

“Saat ini masih banyak masyarakat yang menggantungkan diri pada informasi dari TVRI dan RRI terutama di kawasan terpencil dan pedesaan. Tanpa layanan dari lembaga ini, bisa-bisa masyarakat akan kehilangan informasi dan tidak menutup kemungkinan akan mendapatkan informasi yang salah dan itu membahayakan,” katanya.

Keputusan Presiden Prabowo menghemat anggaran belanja negara, semestinya tidak bersifat pukul rata kepada semua kementerian/lembaga...

Baca Selengkapnya