Viral Tes Kehamilan untuk Siswi, Begini Pandangan Akademisi dari Kacamata Sosiologi

JATIMTIMES - Baru-baru ini, sebuah video yang memperlihatkan tes kehamilan terhadap siswi di salah satu kabupaten di Jawa Barat viral di media sosial. Video tersebut menuai berbagai opini dan tanggapan, salah satunya datang dari Luluk Dwi Kumalasari, M.Si., seorang dosen Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). 

Ia memberikan pandangan dari sisi sosiologi mengenai kebijakan tes tersebut dan dampaknya terhadap siswa, khususnya perempuan.

Baca Juga : Perizinan Tak Lengkap, Satpol PP Jatim Tertibkan Dua Klub Malam di Surabaya

Menurut Luluk, meskipun pihak sekolah memiliki otoritas untuk membuat kebijakan yang berlaku di lingkungan sekolah, hal itu tidak serta-merta menjamin kebijakan yang diterapkan sudah sesuai dengan aturan yang ada. Apalagi jika kebijakan tersebut tidak didasarkan pada koordinasi yang jelas dengan pihak terkait. 

Luluk menekankan pentingnya melibatkan berbagai instansi agar kebijakan yang diterapkan tetap berada dalam koridor edukasi dan sosiolisasi yang tepat.

"Untuk itu berbagai instansi perlu digandeng, sehingga dalam penerapan kebijakan di lingkungan sekolah tetap berada dalam koridor edukasi," ujar Luluk.

Luluk juga menyoroti masalah yang timbul setelah video tersebut tersebar luas di media sosial. Ia menyayangkan bahwa gambar dan video yang beredar memperlihatkan para siswi sedang melakukan tes urine dengan headline yang menyebutkan tes kehamilan. 

Hal ini, menurutnya, bisa memberikan dampak psikologis yang besar bagi siswa, terutama perempuan, yang dapat merasa terstigma dan terdiskriminasi. Tanpa adanya klarifikasi yang jelas dari pihak sekolah, hal ini bisa memperburuk kondisi psikologis siswa.

"Terutama jika tidak ada pernyataan sikap yang jelas dari pihak sekolah. Melihat pada berbagai kasus yang ada termasuk pelecehan seksual, pihak perempuan banyak menjadi korban diskriminasi dan disalahkan dalam hal ini," jelasnya.

Luluk juga menyarankan agar pihak sekolah lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait kebijakan yang akan diterapkan. Jika memang tes urine dilakukan untuk tujuan pencegahan narkoba, maka pihak sekolah harus menggandeng dinas dan lembaga terkait yang memiliki wewenang dalam hal tersebut, sehingga kebijakan yang diterapkan dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Baca Juga : Baca Selengkapnya