Kasus PMK Merebak, DPRD Kota Malang: Belum Perlu Anggarkan Vaksin

JATIMTIMES - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menilai bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Malang masih belum perlu mengalokasikan anggaran untuk vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK). Meskipun sampai pekan kedua Januari 2025 ini telah ditemukan sebanyak 12 kasus PMK baru di Kota Malang. 

Menurut Anggota Komisi B DPRD Kota Malang Muhammad Dwicky Muhammad Dwicky Salsabil Fauza, hal itu lantaran sejauh ini penyebaran PMK cukup terkendali. "Tetapi kalau di Kota Malang ini saya rasa belum butuh untuk dianggarkan sebanyak itu (untuk vaksin PMK)," kata Dwicky. 

Baca Juga : Pemprov Jatim Turun Tangan Dampingi Korban Anak Pencabulan Lansia

Menurutnya, sejauh ini Pemkot Malang melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang cukup mampu mengendalikan penyebaran PMK.  "Intinya dari Dispangtan sudah bergerak cepat mengendalikan ini. Ini kan soal pengendalian dan Dispangtan sudah bisa mengendalikan," jelasnya. 

Namun demikian untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, jika memang dibutuhkan Pemkot Malang bisa mengalokasikan kebutuhan anggaran untuk penanganan PMK melalui anggaran belanja tak terduga (BTT). 

"Berbicara kemungkinan terburuk, Pemkot Malang harus siap merespon ini. Nanti kami rapatkan dulu dan bisa juga nanti lewat BTT. Dengan catatan memang ini mewabah (darurat)," terangnya. 

Sedangkan menurutnya, kondisi penyebaran PMK di Kota Malang saat ini masih belum dapat disebut dalam kondisi mewabah atau darurat. Dirinya juga berharap bahwa jumlah kasus yang ada saat ini tidak bertambah. 

Baca Juga : Kasus PMK Melonjak hingga 588 Kasus Baru dalam Sehari, Ini Langkah Disnak Jatim

"Mewabah ini artinya kalau sampai 50-60 persen sapi di Kota Malang teridentifikasi PMK, kondisi genting. Ini kan perkara yang dikonsumsi masyarakat. Saya berharap jumlah kasusnya tidak bertambah yang saat ini 12," terangnya.

Sementara itu, informasi didapat JatimTIMES, Pemerintah berencana untuk melakukan pengadaan vaksin. Yakni pemerintah pusat sebanyak 1 juta vaksin dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur sebanyak 1,4 juta vaksin.