Anggota DPRD Jatim Puguh Pamungkas Kritisi BPOPP Berdasar Akreditasi: Bantuan Pemerintah untuk Sekolah Pinggiran

JATIMTIMES - Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur (Jatim) Puguh Wiji Pamungkas menyoroti rencana Dinas Pendidikan Provinsi Jatim. Yakni tentang pemberian Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyebut, bantuan dari pemerintah seharusnya untuk sekolah pinggiran. Bukan malah jumlahnya disesuaikan berdasarkan tingkat akreditasi sekolah.

Baca Juga : Rencana Pelantikan Bupati 10 Februari 2025, Ini Kata Ketua DPRD Situbondo

"Kebijakan ini justru akan membuat disparitas atau kesenjangan antara sekolah yang ada di kota dengan yang ada di perifer atau daerah pinggiran semakin tajam," tegasnya.

Puguh menyebut, kebijakan tersebut berdasarkan dari presentasi Dinas Pendidikan Provinsi Jatim di Komisi E DPRD Provinsi Jatim pada beberapa waktu lalu. "Pada penjelasannya, BPOPP yang diberikan pemerintah untuk sekolah yang terakreditasi A, B, dan C berbeda," ujarnya.

Rinciannya, anggaran BPOPP yang diberikan untuk sekolah yang terakreditasi A sebesar Rp. 78.524.500.000. Sementara untuk sekolah yang terakreditasi B sebesar Rp. 76.352.400.000. Sedangkan untuk sekolah yang terakreditasi C, jumlahnya jauh di bawahnya yaitu Rp. 27.818.500.000.

Menurut Puguh, seharusnya pemberian BPOPP tidak didasarkan pada level kualitas akreditasi. Pertimbangannya, karena seharusnya yang perlu mendapat dukungan penuh justru sekolah-sekolah yang ada di daerah.

"Kalau berbicara tentang level kualitas akreditasi, tentu sekolah-sekolah di kota-kota besar yang pasti akan mendapatkan akreditasi A," ucap pria asal Malang ini.

Sementara sekolah-sekolah yang di daerah pedesaan, di daerah pinggiran, tidak mampu bersaing dengan sekolah yang ada di kota. "Jangankan akreditasi, menyelenggarakan pendidikan saja sudah bersyukur. Siswanya mau berangkat ke sekolah saja sudah sangat luar biasa," ujarnya.

Puguh menilai, justru BPOPP dengan nominal yang besar seharusnya diperuntukkan pada sekolah yang masih memerlukan dukungan. Sehingga kualitas pendidikan di Jawa Timur bisa merata.

"Selain itu juga dapat mengurangi kesenjangan kualitas sekolah antara di kota dan di daerah pinggiran," tuturnya.

Baca Juga : DJBC Jatim II Mulai Urai Potensi Masalah Ihwal PPN naik 12 Persen

Puguh menambahkan, dengan memberikan porsi anggaran lebih banyak kepada sekolah-sekolah yang ada di daerah perifer tersebut, akan memberikan banyak dampak positif. Di antaranya, merangsang sekolah-sekolah yang terakreditasi C untuk bertumbuh dan naik level bahkan hingga menjadi akreditasi A.

"Sehingga bisa mendorong agar semua sekolah nantinya terakreditasi A," ujarnya.

Sementara itu, disampaikan Puguh, untuk menjadikan sekolah semakin berkualitas dalam konteks penyelenggaraan pendidikan, maka juga diperlukan peran dari para tenaga pendidik. Di mana, jika BPOPP disalurkan tidak berdasarkan akreditasi namun diprioritaskan untuk sekolah di daerah pinggiran, maka gurunya juga akan lebih bersemangat.

"Jika sekolahnya sudah perform, tentu proses belajar mengajar juga akan berkualitas. Sehingga menghasilkan lulusan-lulusan yang lebih bagus, menjadikan anak-anak generasi bangsa di Jawa Timur lebih berkualitas," tegasnya.

Selain guru, diutarakan Puguh, sejumlah pihak terutama pemerintah juga harus memberikan dukungan terhadap sekolah-sekolah. Tanpa terkecuali kepada sekolah yang ada di daerah pinggiran.

"Secara prinsip, tidak ada sekolah yang tidak ingin berkualitas. Pasti semua sekolah ingin mendapatkan akreditasi A. Tinggal bagaimana dukungan pemerintah terutama terhadap sekolah yang ada di pinggiran," pungkas Puguh.