Pertemuan dengan Sekjend PBB, Legislator Muda Jatim Ini Paparkan Komitmen Indonesia Terkait Perlindungan dan Kesejahteraan Anak
Reporter
M. Bahrul Marzuki
Editor
Dede Nana
14 - Dec - 2024, 09:45
JATIMTIMES - Anggota DPR RI, Meitri Citra Wardani menemui Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kekerasan terhadap Anak atau Special Representatives of Secretary General (SRSG) for Violence Against Children di Markas PBB di New York, Amerika Serikat.
Dia ditemui langsung oleh Espiniella Pablo, Kepala Kantor Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kekerasan terhadap Anak. Di tempat tersebut dilakukan diskusi yang intensif antar kedua belah pihak menyoroti pentingnya perlindungan dan kesejahteraan anak untuk membentuk tatanan masyarakat dunia yang lebih baik di masa mendatang.
Baca Juga : Arya Adikara Ranggalawe: Jejak Islam, Politik, dan Pemberontakan di Awal Majapahit
Meitri menjelaskan, sebagai wujud keseriusan Indonesia dalam mendorong kesejahteraan anak dan perlindungan terhadapnya, pemerintah dan DPR RI telah membentuk peraturan perundang-undangan dan lembaga negara yang khusus menyoroti isu tersebut.
“Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjadi landasan hukum utama dalam memastikan terpenuhinya hak-hak anak, mulai dari hak atas identitas, pendidikan, hingga perlindungan dari segala bentuk kekerasan," kata Meitri dalam keterangan tertulisnya Sabtu (14/12).
Menurut perempuan yang terpilih dari Dapil Jatim VIII ini terbaru, DPR dan pemerintah juga telah berhasil melahirkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.
"Peraturan ini menaruh perhatian terhadap anak lebih jauh, yakni sejak dalam masa kandungan hingga usia muda. Undang-undang ini menekankan pentingnya fase seribu hari pertama kehidupan sebagai dasar pembentukan generasi yang berkualitas, melalui pemenuhan gizi, pelayanan kesehatan, dan perlindungan dari berbagai risiko, termasuk stunting dan kematian ibu dan anak,” tegas anggota Komisi XII ini.
Dia menjelaskan, Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak secara gagasan juga memiliki keselarasan dengan visi dan misi badan PBB yang menangani isu kekerasan terhadap anak tersebut.
“Pertama, undang-undang ini menegaskan pentingnya menciptakan lingkungan ramah anak yang bebas dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya, sejalan dengan fokus SRSG pada pencegahan dan respons terhadap kekerasan terhadap anak. Kedua, undang-undang ini menjamin hak anak atas identitas, gizi, pendidikan, dan perlindungan sosial, termasuk dalam situasi khusus seperti konflik dan bencana...
