Soal Rencana Transformasi Angkutan Publik, Dewan Desak Pemkot Malang Lebih Pro Aktif

JATIMTIMES - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang mendorong agar rencana transformasi angkutan publik di Kota Malang dapat segera dibahas lebih lanjut. Tujuannya agar segera dapat direalisasikan. 

Ketua Fraksi Nasdem-PSI DPRD Kota Malang Dito Arief Nurakhmadi pun mendesak agar dalam hal ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dapat lebih pro aktif. Terlebih dalam berkoordinasi dengan pemerintah pusat. 

Baca Juga : Langkah Awal Mas Ibin: Temui Menteri ESDM dan Kepala BKKBN untuk Bangun Kota Blitar

"Menunggu dari kementerian, menunggu dari provinsi. Harus jemput bola, bahwa ini urgent. Yang paling butuh, minimal dimulai dulu," ujar Dito. 

Menurut Dito, hal tersebut juga berkaitan dengan pergantian struktur pimpinan dan kementerian di lingkungan Pemerintah Pusat. Sehingga Pemkot Malang dinilai harus pro aktif mempromosikan wacana yang pernah direncanakam tersebut. 

"Ya, mempromosikan maupun dengan Kementerian Perhubungan. Mengenai moda transportasi publik by the service itu. Karena itu di beberapa daerah sudah jalan dan bagus," jelas Dito. 

Sebagai informasi, skema transformasi publik by the service (BTS) menjadi salah satu solusi yang dinilai butuh untuk diterapkan di Kota Malang. Dimana melalui rencana itu, Pemkot Malang bermaksud untuk mengurangi kecenderungan penggunaan kendaraan pribadi. 

Secara berkelanjutan, jika masyarakat mulai beralih menggunakan transformasi publik, maka volume kendaraan bisa menurun. Dan secara berangsur dapat mengurai kemacetan di Kota Malang yang telah lama dikeluhkan. 

Selain itu menurut Dito, Kota Malang dinilai segera membutuhkan penerapan skema tersebut. Terlebih mengingat bahwa skema serupa juga telah lebih dulu diterapkan di beberapa daerah lain. 

"Karena itu di beberapa daerah sudah jalan dan bagus.Di Palembang, Banyumas, di Solo, juga di Semarang," kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang ini. 

Baca Juga : Baca Selengkapnya