Pemprov Jatim Ungkap Target Pengembangan Perumahan dan Permukiman 2025–2045

JATIMTIMES - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mengungkap sejumlah tantangan dan target yang dipatok di bidang pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045.  

Hal ini dibahas dalam Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kabupaten/Kota Tahun 2024, yang digelar Pokja PKP Provinsi Jatim di Surabaya, Senin (25/11/2024).

Baca Juga : Atasi Genangan, DPUPRPKP Kota Malang Rencana Bangun Embung

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jatim Joko Irianto menegaskan, acara ini menjadi wadah kolaborasi antara Pokja PKP tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Ia memaparkan, dalam beberapa tahun terakhir terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi.

“Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah penduduk besar dan wilayah yang luas telah menghadapi tantangan berat dalam lima tahun terakhir," paparnya. 

"Namun, kita patut bersyukur kondisi politik dan ekonomi tetap stabil, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,91 persen. Meskipun di bawah angka nasional, Jawa Timur menjadi penyumbang ekonomi terbesar kedua di Pulau Jawa dan nasional,” sambung Joko.  

Sejalan dengan itu, Joko menyoroti masih adanya 21 kabupaten/kota yang angka kemiskinannya di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini berkaitan erat dengan kabupaten/kota dengan indikator bidang perumahan dan kawasan permukiman yang belum mencapai target. 

“Perlu evaluasi menyeluruh agar kita dapat mempercepat program-program penanganan kemiskinan semacam peningkatan program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu),” tegasnya.  

Lebih lanjut, Joko menyoroti empat isu utama yang harus diantisipasi pada tahun 2025. Pertama, teknokratis perencanaan yang berbasis data dan analisis, bukan sekadar opini. Kemudian, implementasi UU No. 1 Tahun 2022, untuk memperkuat desentralisasi fiskal dan transparansi tata kelola keuangan daerah.

Adanya transisi politik juga menjadi perhatian. Dengan pergantian legislator dan kepala daerah terpilih, butuh sinkronisasi kebijakan. Terakhir, tantangan lainnya adalah pengaruh ekonomi global, seperti inflasi dan fluktuasi nilai tukar, yang dapat memengaruhi pelaksanaan program...

Baca Selengkapnya