Perda APBD Jatim 2025 Diketok, Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas

JATIMTIMES - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur (Jatim) Tahun Anggaran (TA) 2025 resmi diketok menjadi peraturan daerah (perda). Dalam Perda APBD Jatim TA 2025, pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas.

Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono menjelaskan, pembiayaan untuk pendidikan melebihi batas minimal yang berlaku yakni 20 persen. "Pendidikan jadi prioritas utama bahkan melebihi mandatoris spendingnya yakni dari 20 persen menjadi 32 persen," jelas Adhy Karyono dalam rapat paripurna, Kamis (21/11/2024).

Baca Juga : 11.306 Tiket KA Jarak Jauh dari Stasiun Malang Sudah Dipesan untuk Masa Libur Nataru

Prioritas berikutnya adalah bidang kesehatan. Secara persentase, pembiayaan yang diberikan juga mengalami kenaikan dari 10 persen menjadi 19,4 persen. Adhy menjelaskan, anggaran kesehatan ditujukan untuk membiayai operasional rumah sakit, gaji para nakes, UHC BPJS Kesehatan serta pembangunan rumah sakit di beberapa wilayah seperti di Pamekasan dan Jember. 

"Infrastruktur yang kita kurangi dari 40 persen menjadi 33 persen, karena memang tersedot ke pendidikan. Namun demikian, kita masih bisa melakukan efisiensi dan optimalisasi," paparnya.

Secara keseluruhan, pendapatan daerah tahun 2025 yang disepakati adalah sebesar Rp 28.448.212.471.048,67, belanja daerah sebesar Rp 29.981.997.455.659,67 dan pembiayaan daerah sebesar Rp 1.533.784.984.611. 

"Ini akan disesuaikan, karena dilihat dari usulan kita pendapatan naik menjadi Rp 28,4 triliun dan juga belanjanya naik menjadi Rp 29,9 triliun dengan pembiayaan Rp 1,5 triliun. Dan netto diproyeksikan Rp 1,5 triliun serta penggunaan silpanya nol," terang Adhy.

Sebelumnya dalam usulan Raperda APBD 2025, pendapatan yang diajukan oleh Pemprov Jatim adalah sebesar Rp 26 triliun. Namun pada akhirnya disepakati menjadi Rp 28,4 triliun. Dari segi pendapatan, APBD Jawa Timur tahun 2025 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. 

Hal ini disebabkan karena berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). "Adanya pemberlakuan UU HKPD potensi pendapatan kita dari pajak kendaraan bermotor berkurang. Namun demikian, kita sudah menyusun secara cermat, pengalokasian anggaran ini untuk kesejahtraan masyarakat," ucapnya...

Baca Selengkapnya