Sistem Kedaruratan CC 112 Pemkot Surabaya Dijadikan Contoh untuk Diterapkan di IKN

JATIMTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima kunjungan kerja (Kunker) dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polhukam RI), Selasa (10/9/2024) kemarin. Dalam kunker kali ini, jajaran Kemenko Polhukam ingin mempelajari implementasi pelaksanaan, komitmen, dan kendala dalam mewujudkan Smart City di Kota Surabaya. 

Pada kesempatan ini, jajaran tim dari Kemenko Polhukam disambut secara langsung oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro. Hebi mengatakan, tujuan kunker jajaran Kemenko Polhukam ke Surabaya adalah untuk mempelajari Call Center (CC) 112 untuk diterapkan di Ibu Kota Nusantara (IKN). 

Baca Juga : Indodax Diduga Dihack, ini 3 Kasus Penipuan Crypto Terbesar dalam Sejarah

“Jadi nanti di IKN akan dibentuk seperti 911 juga untuk kedaruratan, dan mereka sangat salut dengan Surabaya, karena mereka baru melihat ternyata hanya Surabaya yang terintegrasi dan ada kolaborasi antar OPD (organisasi perangkat daerah),” kata Hebi, Kamis, (12/9/2024). 

Hebi mengungkapkan, alasan Kemenko Polhukam menggelar kunker ke Surabaya adalah karena hanya CC 112 yang memiliki respon time kedaruratan kurang dari 7 menit. “Nah, ini baru ada di Indonesia, yaitu di Surabaya. Mereka akan menerapkan itu di IKN nantinya,” ungkap Hebi. 

Hebi menerangkan, kelebihan lain dari CC 112 ini juga bisa mendeteksi pelaku tindak kriminal bahkan daftar pencarian orang (DPO) melalui kamera CCTV. Sampai saat ini, total kamera CCTV yang terkoneksi dengan CC 112 ada sekitar 2200 unit. Tidak hanya itu, pemkot juga memiliki program kelurahan tanggap bencana yang tesebar di seluruh kecamatan se-Surabaya. 

Rencananya, Hebi menjelaskan, bentuk mitigasi yang diadopsi dari Kota Surabaya untuk diterapkan di IKN diantaranya adalah, keselamatan di lingkungan istana presiden dan lingkungan pemerintahan di IKN. Hal ini diterapkan untuk menghindari dan mewaspadai adanya aktivitas yang mencurigakan di lingkungan IKN. 

Hebi menyebutkan, sempat memberikan saran kepada Pelaksana tugas (Plt) Deputi Bidkoor Kamtibmas Kemenko Polhukam, Brigjen Pol Asep Jenal Ahmadi agar menerapkan jalur evaluasi kota...

Baca Selengkapnya