Pilkada Kota Malang, Akademisi Nilai Parpol Gagal Lakukan Kaderisasi

JATIMTIMES - Akademisi Universitas Negeri Malang Dr. Nuruddin Hady, SH menilai bahwa partai politik (parpol) di Kota Malang memiliki indikasi gagal melakukan kaderisasi. Menurutnya hal itu terlihat dalam gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Malang. 

Seperti yang diketahui, saat ini sudah ada 3 pasangan yang telah mendaftar untuk bisa bertarung dalam perebutan kursi N1 dan N2. Ketiganya yakni Mochammad Anton dan Dimyati Ayatullah yang diusung 4 parpol.

Baca Juga : Fraksi DPRD Kota Batu Rampung Dibentuk, Formasi AKD Tunggu Ketua Definitif

Kemudian pasangan Wahyu Hidayat dan Ali Muthohirin yang diusung koalisi gemuk hingga 14 parpol. Serta pasangan Heri Cahyono dan Ganis Rumpoko yang diusung oleh satu-satunya partai PDI Perjuangan. 

Hady menilai, ketiga orang yang bakal berebut kursi N1 bukan kader asli parpol yang mengusungnya. "Pak Wahyu juga bukan kader Gerindra dan malah produk birokrat, Sam HC apalagi, bukan kader PDIP, Abah Anton pernah kena kasus," ujar Hady. 

Dirinya menilai, hal tersebut dapat diindikasikan adanya kegagalan kaderisasi oleh parpol di Kota Malang. Sehingga, Idealnya, partai politik seharusnya mengusung calon dari kader-kader yang telah lama berkarir di partai tersebut untuk bertarung dalam kontestasi politik. 

"Nah saya melihat ini sebenarnya adalah salah satu gagalnya partai untuk melakukan proses kaderisasi, pertama itu," tutur Hady. 

Hady mengatakan, kader yang dimaksud adalah mereka yang sudah sejak lama berkarir politik di parpolnya masing-masing. Artinya, telah memiliki jaringan politik serta berpengalaman dalam keorganisasian politik. Atau bahkan juga telah termasuk dalam struktur partai. 

"Tetapi, yang terjadi ini kan tidak. PDIP misalnya, dengan tiba-tiba mengusung Sam HC dengan pasangannya (Ganis Rumpoko) yang memang kader PDIP, tapi kan bukan dari Kota Malang," terangnya. 

Menurut Hady, penunjukan tokoh yang bukan kader asli oleh DPP partai tentu bukan datang tanpa alasan. Salah satunya, ia meyakini bahwa tingkat elektabilitas menjadi salah satu tolok ukur bagi DPP partai untuk mengunci rekom kepada salah satu tokoh untuk diusung. 

Ia menjelaskan, partai politik seringkali memilih tokoh yang memiliki elektabilitas tinggi, meskipun mereka bukan kader internal. Hal ini menyebabkan kader yang elektabilitasnya lebih rendah sering kali tidak mendapatkan tiket rekom dalam kontestasi politik.  

Baca Juga : Ajak Masyarakat Datang ke TPS, KPU Surabaya Gelar Lomba Mural

Dalam hal ini, ia menilai bahwa seharusnya, partai politik harus berani mengusung kadernya sendiri dalam sebuah kontestasi politik. Namun yang terjadi di Kota Malang, menurutnya malah banyak parpol yang terkesan hanya menjadi kendaraan politik saja. 

"Namanya kan kontestasi politik, ya mereka harus berani mengusung kadernya sendiri untuk dikontestasikan, dilawankan dengan parpol lain. Sehingga (saat ini) parpol di Kota Malang khususnya, terkesan hanya dijadikan sebagai perahu saja. Sebagai kendaraan politik saja," jelasnya. 

Lebih jauh, Hady juga menyoroti kegagalan ini bukan hanya merupakan masalah lokal di Kota Malang, melainkan juga merupakan fenomena yang dapat ditemukan di tingkat pusat. Ia mencontohkan kasus Anies Baswedan yang diusung oleh partai-partai seperti PKS dan Nasdem pada Pilpres meskipun Anies bukan kader partai tersebut. 

"Harusnya, parpol itu ya mendorong kadernya untuk maju. Masalah menang atau kalah, itu kan persoalan biasa," tegasnya. 

Hady juga mengingatkan, kegagalan dalam kaderisasi ini dapat berdampak pada lemahnya ikatan ideologis partai. Menurutnya, dengan mengusung calon yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang ideologi partai, berpotensi untuk mengurangi konsistensi dalam memperjuangkan visi misi partai.