Berbuah Manis, Kinerja Pemkot Malang Diganjar Penghargaan dari Indonesian Institute for Public Governance

JATIMTIMES - Prestasi membanggakan kembali diraih oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Kali ini, raihan tersebut didapat dari Indonesian Institute for Public Governance (IIPG) yang memberikan penghargaan kategori gold sebagai Pemerintah Daerah dengan Kinerja dan Governansi Sangat Memuaskan Tingkat Kota. 

Sebagai informasi, IIPG merupakan Yayasan binaan Prof. Dr. H. Boediono, M.Ec, Wakil Presiden RI kesebelas (2009 - 2014) yang mendukung reformasi tata kelola (governansi) publik demi tercapainya kinerja terbaik. Terlebih dengan mempertahankan sinergi dan harmonisasi peran multi-sektor (swasta dan publik).

Baca Juga : Semarak HUT Kabupaten Malang ke-1264, Dispendik Siapkan Pameran Hasil Karya Pembelajaran

Bertajuk Anugerah Pandu Negeri 2024, acara penghargaan ini digelar di Hotel Aryaduta Jakarta, Kamis (05/09). Bersama dengan 91 pemerintah daerah, Pemkot Malang menerima penghargaan yang diserahkan langsung Ketua Umum IICD - IIPG, Rudiantara.

Dalam kesempatan itu, hadir mewakili Penjabat Wali Kota Malang yakni Asisten Administrasi Umum Kota Malang, Sri Winarni,SH. Menanggapi prestasi tersebut, Pj. Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menyambut bangga keberhasilan Pemkot Malang. 

Ia meyakini bahwa penghargaan ini merupakan wujud nyata hasil kerja keras dan kerja cerdas dari seluruh jajaran.

"Dengan meraih predikat sangat memuaskan, maka telah menunjukkan bahwa kinerja dan tata kelola governansi di Pemkot Malang mendapatkan pengakuan publik bertaraf internasional; dan saya patut berbangga," ujar Iwan.

Namun demikian, dirinya tak ingin prestasi tersebut membuat Pemkot Malang menjadi berpuas diri. Ia berpesan agar raihan itu dapat dijadikan sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja menjadi lebih baik. Apalagi, Menteri PAN RB juga berpesan agar pemerintah daerah mampu mewujudkan Reformasi Birokrasi yang berdampak. 

"Ada 4 poin yang diharapkan Pak Menteri dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi yang berdampak, yaitu menurunkan kemiskinan, peningkatan investasi, belanja produk dalam negeri  melalui e-katalog dan digitalisasi administrasi pemerintahan; artinya kesemuanya ini adalah bagian dari future governance yang menuntut kita untuk terus berinovasi," terang Iwan.

Baca Juga : Baca Selengkapnya