Merasa Demokrasi Dihabisi, Ratusan Mahasiswa di Malang Gelar Demo Tolak RUU Pilkada

JATIMTIMES - Ratusan mahasiswa di Kota Malang turut menggelar aksi demo untuk menolak Revisi UU Pilkada. Aksi demo tersebut digelar di depan Kantor DPRD Kota Malang pada Kamis (22/8/2024) siang. Dengan membawa spanduk berisi seruan, massa aksi terus berorasi menyuarakan penolakan. 

Massa yang hadir dalam aksi tersebut menyayangkan atas tindakan yang telah dilakukan oleh Anggota DPR-RI terkait rencana untuk merevisi UU Pilkada. Mereka menilai, di dalamnya terdapat upaya untuk menganulir putusan MK mengenai ambang batas pencalonan dan syarat usia. 

Baca Juga : Cara Made Swastiko, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banyuwangi Kenang Sahabat Terbaik Saat Jadi Wakil Rakyat

"Yang artinya pada hari ini DPR telah menurunkan tabiatnya untuk menjegal segala bentuk konstitusi, dan mencabik-cabik demokrasi yang telah ada di Indonesia pada hari ini, mungkin secara garis besarnya seperti itu," ujar koordinator aksi, Rambo, Kamis (22/8/2024). 

Sebenarnya, rapat paripurna terkait pembahasan RUU Pilkada yang dijadwalkan digelar pada Rabu (21/8/2024) telah ditunda pelaksanaannya. Namun menurut Rambo, penundaan pembahasan tersebut tidak menjamin bahwa RUU Pilkada yang dinilai mencederai demokrasi batal dilakukan. 

"Karena hal ini sebenarnya sudah terlihat bahwasannya terlepas ditundanya hari ini, besok atau lusa, hal ini akan tetap terjadi, demokrasi akan tetap cabik-cabik, dan kami rasa tetap kami akan terus melawan hari ini, besok dan lusa," terang Rambo.

Dirinya pun berharap agar penyuaraan penolakan tersebut nantinya bisa dapat disikapi dengan bijak oleh seluruh masyarakat. Terlebih dapat memahami bahwa demokrasi di Indonesia sedang dalam keresahan yang perlu mendapat perhatian secara serius. 

"Karena kita di sini akan terus mengawal untuk hati para masyarakat miskin yang ternodai oleh para pejabat di atas sana," imbuhnya. 

Sehingga, meskipun saat ini rapat paripuna terkait pembahasan RUU Pilkada tengah ditunda, upaya perlawanan terhadap tindakan yang dinilai mencederai demokrasi ini akan terus dilakukan. Bahkan, jika tak kunjung ada progres yang signifikan, aksi penolakan akan kembali dilakukan dengan eskalasi yang lebih besar. 

Baca Juga : Baca Selengkapnya