JATIMTIMES - Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kota Blitar melakukan langkah taktis menjelang Muktamar PKB yang akan digelar di Provinsi Bali pada 24-25 Agustus 2024. Pada Kamis 22 Agustus 2024, perwakilan DPC PKB Kota Blitar mendatangi Polres Blitar Kota untuk menyampaikan pemberitahuan resmi terkait keikutsertaan mereka dalam muktamar tersebut. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk koordinasi sekaligus minta restu kepada pihak berwajib di tengah isu munculnya muktamar tandingan yang dianggap ilegal.
Ketua DPC PKB Kota Blitar Yasin Hermanto menjelaskan bahwa kehadiran mereka di Polres Blitar Kota adalah untuk memberitahukan secara resmi bahwa delegasi dari Kota Blitar yang akan mengikuti Muktamar PKB di Bali berjumlah lima orang. "Kami dalam rangka mengikuti Muktamar PKB di Bali pada tanggal 24 sampai 26 Agustus, secara resmi siang ini delegasi DPC PKB Kota Blitar, menyampaikan dan berpamitan kepada pak Kapolres Blitar Kota AKBP Danang Setiyo. Mohon ijin, inilah delegasi yang resmi dari Kota Blitar," ujar Yasin.
Baca Juga : Dispendukcapil Blitar Rekam e-KTP di Dua Sekolah, Siapkan Pemilih Pemula untuk Pilkada 2024
Delegasi yang akan berangkat terdiri dari Yasin Hermanto sendiri, selaku Ketua DPC PKB Kota Blitar, Sekretaris, Bendahara, serta anggota Dewan Syuro, yaitu Kiai Sukamto dan Abdus Sjakur yang anggota DPRD Kota Blitar. Yasin menekankan pentingnya doa restu dari Kapolres Blitar Kota untuk keselamatan perjalanan delegasi hingga muktamar selesai. "Kami mohon doa restunya kepada kapolres, supaya selama perjalanan mulai dari berangkat sampai pulang nanti diberi keselamatan dan bisa ketemu keluarga di rumah. Dan dalam proses muktamar pun mudah-mudahan semuanya berjalan lancar," tambahnya.
Keberangkatan delegasi ini dilakukan di tengah isu adanya muktamar tandingan yang dikabarkan akan digelar oleh pihak yang tidak diakui secara hukum. Yasin Hermanto dengan tegas menyatakan bahwa Muktamar PKB yang sah adalah yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Ia menjelaskan bahwa Muktamar PKB ini merupakan kelanjutan dari Muktamar PKB 2019 yang telah disahkan oleh SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor M.HH-04.AH.11.01 tahun 2019. "Jika ada selain itu, berarti ilegal. Segala bentuk Muktamar tandingan PKB merupakan langkah ilegal," tegasnya.
Menurut Yasin, PKB adalah organisasi politik yang keberadaannya dilindungi oleh undang-undang, sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa hanya PKB yang sah yang berhak menggelar muktamar, dan segala bentuk muktamar tandingan tidak memiliki dasar hukum.
DPC PKB Kota Blitar juga menegaskan dukungannya kepada Muhaimin Iskandar, atau Cak Imin, sebagai Ketua Umum PKB. "Dan kita dari DPC PKB Kota Blitar akan tetap mengusulkan Cak Imin sebagai ketua umum PKB," ungkap Yasin. Ia berharap agar Muktamar PKB di Bali nanti berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang terbaik bagi partai.
Baca Juga : Polwan Polres Magetan Gelar Bakti Kesehatan Donor Darah
Dengan langkah ini, DPC PKB Kota Blitar menunjukkan komitmennya untuk mengikuti muktamar yang sah dan menegaskan posisinya di tengah isu yang berkembang. Langkah koordinasi dengan pihak kepolisian diharapkan dapat memberikan perlindungan dan memastikan keikutsertaan mereka dalam muktamar berlangsung tanpa hambatan.
