Soal Jual Beli Jabatan Guru Besar, LLDikti Jatim Telusuri Adanya Pungli

JATIMTIMES - Langkah Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengusut indikasi adanya dugaan pelanggaran administratif di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah VII mendapatkan apresiasi.

Penyelidikan ini dimulai dari terungkapnya fakta yang termuat dalam surat keputusan Kemendikbudristek mengenai jabatan strategis di LLDIKTI wilayah VII Jawa Timur.

Baca Juga : Begini Cara Membuat Akun SSCASN untuk Mendaftar CPNS 2024

Surat bernomor 40453/MPK.A/KP.07.00/2022 menyatakan posisi Kepala LLDIKTI Wilayah VII kosong dan harus diisi melalui seleksi terbuka. Berdasarkan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara, Prof. Dr. Dyah Sawitri, SE., MM., dinyatakan memenuhi syarat untuk menduduki posisi tersebut.

Mantan Kepala LLDikti Wilayah VII, Prof Dr Ir Suprapto DEA, pun angkat bicara.

"Dalam struktur pemerintahan, tugas dan kewajiban akademik seperti dosen dan guru besar harus dikesampingkan. Termasuk menjadi asesor, itu secara prinsip tidak bisa dilakukan, karena asesor haruslah seorang dosen aktif," ujarnya.

Wewenang besar yang dimiliki Kepala LLDikti dalam memberikan rekomendasi berupa kenaikan jabatan akademik dosen. Dan ini membuat kebijakan  sangat krusial. 

"Kepala LLDikti berwenang menyetujui rekomendasi pengajuan guru besar setelah diproses oleh tim asesor di Penetapan Angka Kredit (PAK)," tambah Prof. Suprapto.

Di tengah kontroversi ini, Prof. Dr. Dyah Sawitri, SE., MM., dengan tegas membantah keterlibatannya dalam segala bentuk penyimpangan terkait jabatan Guru Besar maupun jabatan akademik lainnya. Dalam rilis resmi yang dikeluarkan Prof. Dyah menyatakan komitmennya untuk bekerja sama sepenuhnya dengan Inspektorat dalam menyelesaikan penyelidikan ini.

Baca Juga : Kakek 78 Tahun di Jombang Cabuli Siswi Kelas 4 SD dengan Iming-iming Uang Rp 5 ribu

“Menghadapi segala isu yang beredar...

Baca Selengkapnya