Ada Perjokian untuk Gelar Profesor, Inspektorat Kemendikbud Dikti Turun ke Jatim

JATIMTIMES - Kasus joki Guru Besar atau Profesor diindikasikan ada di Jawa Timur. Inspektorat Kemendikbud-Dikti RI dikabarkan telah turun melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga mengetahui dan terindikasi terlibat dalam kasus adanya joki gelar profesor.

Pemeriksaan intensif telah dilakukan di kantor LLDikti Wilayah VII Jawa Timur yang ada di Surabaya. Inspektorat setidaknya telah datang ke kantor lembaga ini sebanyak tiga kali. Mereka memeriksa orang-orang yang memiliki kompetensi dan mengetahui proses-proses mendapatkan gelar profesor.

Baca Juga : Bupati Dhito Sebut 2025 Semua Pendidik Tapos Akan Terima Insentif

Kedatangan Inspektorat Kemendikbud-Dikti pertama kalinya pada awal April 2024. Mereka melakukan pemeriksaan pada pimpinan LLDikti wilayah VII, sebab pengusulan gelar profesor dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) harus melaluinya. 

"Tiga kali inspektorat kementerian datang ke kantor LLDikti," kata Kepala Bagian Umum LLDIKTI VII, Dr dr Ivan Rovian MKp. 

Ivan membeberkan, pemeriksaan inspektorat kementerian ke LLDikti VII untuk melakukan penelusuran kasus di salah satu kampus swasta yang mengarah ke penguji profesor di Jawa Timur. 

Sosok profesor ini diketahui terlalu sering mengunggah hasil riset atau penelitian dalam satu tahun. Akhirnya, inspektorat melakukan penelusuran secara detail untuk mengetahui persoalan tersebut. Dan terakhir, inspektorat melakukan pemeriksaan di LLDikti untuk mendalami indikasi kecurangan mendapatkan gelar profesor. 

Namun secara detail, Ivan mengaku tidak mengetahui aktivitas inspektorat. Pihaknya hanya menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang ada. 

"Saya inikan tidak memiliki kewenangan, saya tidak punya bolpain (istilah tanda tangan ACC pengusulan gelar profesor)," ucapnya. 

Ia mengungkapkan, berdasar Permendikbud nomor 35 tahun 2021, dirinya yang menjabat sebagai Kabag Umum hanya bertugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, barang milik negara, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan.

Dengan wewenang yang terbatas tersebut, Ivan mengaku tidak bisa meloloskan berkas tanpa persetujuan Kepala LLDikti VII. 

Baca Juga : Baca Selengkapnya