Ketidakpastian Ekonomi Global Hingga 2025, Pakar: IKN Dulu atau Kesejahteraan Masyarakat?

JATIMTIMES - Belum lama ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyebut bahwa kondisi perekonomian global penuh ketidakpastian hingga 2025. Kondisi ini diamini pakar ekonomi yang juga Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Islam Malang (Unisma), Nur Diana SE MM.

Dia menjelaskan bahwa situasi ekonomi global tengah dilanda ketidakpastian dengan berbagai faktor penyebab. Indonesia yang menjalin kerja sama dengan berbagai negara, maka mau tak mau imbas ketidakpastian ekonomi global akan sampai ke Tanah Air.

Baca Juga : Politisi Demokrat ini Ingin Santri Terlibat Aktif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

"Efek dari luar atau situasi global pasti berimbas ke negara kita. Nggak mungkin nggak terimbas. Andaikata kita biasa ekspor, terus negara tujuan nggak beli, bagaimana? Apa di sini bisa produksi?" ungkap Nur Diana, Selasa (9/8/2024).

Maka dari itu, menurutnya pemerintah harus mengambil sikap dan mempersiapkan diri untuk mengambil sebuah keputusan yang bijak. Artinya, kebijakan yang diambil harus memperhitungkan dampak pada berbagai aspek.

Efisiensi anggaran menjadi salah satu kebijakan yang harus diambil pemerintah. Dalam hal ini, tentu berbagai plot anggaran pengeluaran atau belanja yang tak penting harus dilakukan penghapusan.

"Bagaimana sekarang masyarakat itu bisa menjalani kehidupannya, tidak menurunkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Peluang pekerjaan harus tetap ada jangan sampai berkurang atau bahkan hilang," paparnya.

Selain itu, penguatan daya beli masyarakat harus dilakukan dengan berbagai langkah. Lebih dari itu, kecintaan terhadap masyarakat produk sendiri, dikatakan Nur Diana juga harus dikuatkan untuk memperkuat ekonomi dalam negeri.

"Kalau semua pada beli barang luar negeri, tentu berdampak negatif. Apalagi periode ketidakpastian, masa transisi presiden juga belum dilantik, apakah hal ini juga direspons good news oleh dunia luar?" katanya.

Apalagi, saat ini negara juga terbebani dengan pembiayaan Ibukota Nusantara (IKN). Sementara, lanjutnya, masih banyak juga masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan atau menjadi pengangguran. Maka inilah yang menjadi pekerjaan rumah, utamanya Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator yang harus mampu menjalankan transisi dengan baik.

"Harus juga mampu melihat ke depannya seperti apa," tuturnya...

Baca Selengkapnya