Rapat Paripurna, Pj Wali Kota Kediri Sampaikan Nota Keuangan atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023

JATIMTIMES - Pj Wali Kota Kediri Zanariah menyampaikan nota keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 pada rapat paripurna DPRD Kota Kediri. Rapat paripurna digelar di ruang sidang DPRD Kota Kediri, Kamis (13/6/24).

Pada kesempatan ini, Pj Wali Kota Kediri Zanariah menjelaskan laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2023 disusun sesuai lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020. Pada sisi pendapatan daerah setelah perubahan APBD tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp1.452.213.119.779,80 dengan nilai realisasi sebesar Rp1.478.072.837.267,84 atau 101,78% melebihi target sebesar Rp25.859.717.488,4. Beberapa yang masuk dalam sisi pendapatan daerah yakni pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. 

Baca Juga : Alasan Keamanan, Warga Perumahan di Lidah Kulon Tolak Pembangunan SPBU

Pada pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan pendapatan transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus), transfer pemerintah pusat lainnya, serta transfer pemerintah daerah lainnya.

Lebih lanjut, Zanariah menuturkan, bahwa pada sisi belanja daerah yang semula direncakan sebesar Rp1.920.256.048.812, realisasinya sebesar Rp1.566.450.723.233,10 atau 81,58% kurang dari rencana sebesar Rp353.805.325.578,90. 

Susunan laporan realisasi anggaran pada sisi belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Apabila realisasi sisi pendapatan daerah yang dibandingkan dengan sisi belanja daerah maka APBD tahun 2023 secara struktur mengalami defisit sebesar Rp88.377.885.965,26. 

Di akhir penjelasan nota keuangan ini, Pj wali kota Kediri mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan baik narasi, substansi materi ataupun kesalahan yang bersifat redaksional. 

Baca Juga : DPRD Kabupaten Blitar Sahkan Ranperda Tentang RPJMD 2025-2045: Langkah Strategis Menuju Masa Depan yang Berkelanjutan

“Selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada para DPRD Kota Kediri untuk mencermati, serta memberikan saran yang bersifat konstruktif sebagai bahan masukan dan perbaikan demi penyempurnaan dan peningkatan efektifitas pelaksanaan APBD Kota Kediri,” tutupnya.