Alasan Keamanan, Warga Perumahan di Lidah Kulon Tolak Pembangunan SPBU

JATIMTIMES - Warga perumahan di Citraland, Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri Surabaya resah dengan pembangunan SPBU di wilayahnya dan melaporkannya ke Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Jatim.

Salah satu warga Citraland yang protes tersebut yakni Herry Tan. Dia juga sudah bertemu dengan ketua pengaduan masyarakat GNPK Jatim Miko Saleh setelah sebelumnya rapat dengan Pemkot Surabaya.

Baca Juga : DPRD Kabupaten Blitar Sahkan Ranperda Tentang RPJMD 2025-2045: Langkah Strategis Menuju Masa Depan yang Berkelanjutan

Dalam pertemuan tersebut belum ditemukan solusi atas pembangunan SPBU yang dinilai diputuskan sepihak tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu dengan warga. Pasalnya mayoritas warga dari 3 RT yang terdampak menolak didirikannya SPBU tersebut.

Herry Tan menerangkan bahwa dirinya telah tinggal di kawasan tersebut selama 20 tahun dan selama ini tidak keberatan dengan dijadikannya wilayah itu untuk tujuan komersial. Namun untuk kali ini dia bersama warga lainnya menolak kehadiran SPBU karena alasan keamanan.

"Kali ini sudah sangat keterlaluan karena SPBU, dari SPBU kan juga faktor keamanan dan juga dari nilai jual tanah yang drop, kemudian juga kebisingan dampak dari sosialnya itu kita rasa sangat terganggu," terangnya didampingi Miko Saleh, Kamis (13/6/2024).

Rencana pembangunan SPBU di dalam kawasan perumahan tersebut, dinilai Herry tidak mengedepankan dampak sosial maupun kesediaan warga sehingga terjadi penolakan keras. Apalagi Pemkot Surabaya mengumumkan rapat pada Selasa (11/6/2024) terkesan mendadak karena pemberitahuannya dikirim sehari sebelumnya.

"Mungkin terjadi human error yang mengakibatkan keresahan itu setiap hari. Namanya orang sudah was-was tiap hari masa setiap hari tinggal dengan kewas-wasan itu," tegasnya.

Di tempat yang sama, Miko Saleh berpendapat bahwa dirinya kaget mendapatkan pengaduan masyarakat terkait akan dibangunnya SPBU di dalam surat pemberitahuan rapat tersebut. Padahal hingga saat ini belum ada proses pembangunan SPBU itu.

"Bahwa undangan di situ ada sebuah undangan yang kelihatan bahwa ada pembangunan yang terkena terdampak, seakan-akan sudah dibangun padahal itu masih kosong, belum apa-apa, belum sama sekali dijamah," terangnya.

Baca Juga : Baca Selengkapnya