6 Ahli Waris Petani dan Nelayan di Bangkalan Terima Santunan dari BPJS Ketenagakerjaan

JATIMTIMES– Sebanyak enam ahli waris dari keluarga pekerja rentan, yaitu petani dan nelayan, yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan menerima santunan jaminan kematian dan hari tua. Penyerahan santunan ini dilakukan secara simbolis dalam acara kunjungan kerja Ombudsman RI di Aula Diponegoro, Pemkab Bangkalan, Rabu (5/6/2024).

Acara tersebut merupakan bagian dari kajian sistemik jaminan perlindungan sosial terhadap tenaga kerja informal di Kabupaten Bangkalan. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Madura, Indriyatno, menjelaskan bahwa manfaat yang diterima peserta BPJS Ketenagakerjaan sangat signifikan, termasuk jaminan kematian dan hari tua. 

Baca Juga : FISIP Unisba Blitar Gelar Forum Kemisan, Angkat Tema Memetakan Masa Depan Demokrasi Indonesia

Program ini menyasar pekerja informal di Kabupaten Bangkalan, yang juga dikenal sebagai pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) seperti petani dan nelayan. Saat ini, tercatat sekitar 18.000 pekerja informal di daerah tersebut telah terdaftar sebagai peserta.

“Mereka yang sudah mendapat jaminan sosial ketenagakerjaan dari pemerintah daerah, iurannya menggunakan manfaat dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT). Manfaatnya sudah banyak dirasakan oleh pekerja informal. Semoga ke depan angka tenaga informal yang tercover di BPJS Ketenagakerjaan terus bertambah,” ujar Indriyatno.

Indriyatno juga merinci para penerima santunan, yang terdiri dari ahli waris Mat Zahri, Moh Holikin, dan Abdus Sakur, semuanya adalah pekerja rentan dari Dinas Perikanan. Selain itu, ada ahli waris Sumadi, Moh Busar, dan Saini, yang merupakan pekerja rentan petani dari Kecamatan Tanjung Bumi. Masing-masing ahli waris menerima santunan sebesar Rp 42.000.000.

Dalam pernyataannya, Indriyatno menekankan pentingnya jaminan sosial bagi pekerja informal, yang seringkali tidak memiliki akses terhadap perlindungan ketenagakerjaan.

"Dengan adanya program ini, pekerja informal mendapatkan kepastian akan jaminan sosial yang bisa membantu mereka dan keluarganya di masa mendatang," tuturnya.

Kunjungan kerja Ombudsman RI ini juga dihadiri oleh berbagai pejabat daerah dan tokoh masyarakat setempat. Mereka memberikan dukungan penuh terhadap upaya peningkatan kesejahteraan tenaga kerja informal melalui program BPJS Ketenagakerjaan.

Baca Juga : Baca Selengkapnya